SPBU Swasta Shell Cs Butuh 600 Ribu Kl BBM hingga Akhir 2025

Kementerian ESDM memperkirakan kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) di SPBU swasta, seperti Shell hingga BP-AKR, tembus 600 ribu kiloliter (kl) hingga akhir 2025.

Akan tetapi, BBM yang disediakan PT Pertamina (Persero) belum sebanyak itu. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman bahkan mencatat baru ada 1 kargo untuk memenuhi kebutuhan swasta.

"Kuota (BBM) yang sebenarnya, kebutuhan swasta itu antara 500 ribu kiloliter-600 ribu kiloliter sampai dengan Desember (2025)," ungkap Laode ditemui selepas Peringatan Hari Jadi Pertambangan dan Energi di TMP Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (28/9).

"Cuma ini kan yang datang baru 1 kargo, 1 kargo itu sekitar 16 ribu kiloliter," jelasnya.

Laode menekankan stok BBM di badan usaha (BU) swasta yang saat ini langka memang tergantung dari pasokan Pertamina. Ini sejalan dengan kesepakatan Shell Cs usai bertemu Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada Jumat (19/9) lalu.

Akan tetapi, ia menyebut belum semuanya sepakat dengan poin-poin negosiasi pengadaan BBM dari Pertamina. Laode mengatakan baru PT Vivo Energy Indonesia (Vivo) yang sepakat, sesuai pemberitaan.

"Poin-poinnya (negosiasi swasta dengan Pertamina) kan saya gak tahu, itu business to business (B2B) ... Kalau Kementerian (ESDM) tinggal monitor saja. Kami maunya diimplementasikan (swasta membeli BBM dari Pertamina)," jelasnya.

Pj Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun menegaskan pihaknya membuka ruang kolaborasi dengan badan usaha swasta. Ini ditempuh dengan mendatangkan base fuel alias BBM yang belum diolah Pertamina.

Roberth memastikan kargo base fuel yang tiba di Jakarta sudah sesuai spesifikasi Ditjen Migas. Nantinya, kualitas pasokan BBM juga akan diverifikasi melalui joint surveyor.

"Harapan kami adalah segera mendapatkan informasi kebutuhan pasokan dari BU swasta sehingga penyaluran ke masyarakat bisa berjalan lancar. Langkah ini sejalan dengan arahan Menteri ESDM (Bahlil Lahadalia) agar stok BBM, baik subsidi maupun nonsubsidi, dapat segera tersedia sesuai kebutuhan masyarakat," tuturnya dalam keterangan tertulis, Rabu (24/9).

[Gambas:Video CNN]