Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mendesak Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menganggarkan bantuan sosial (bansos) minyak goreng 2 lliter per bulan untuk masyarakat.
Desakan itu disampaikan sebelum menyepakati revisi postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Said menilai bantuan pangan berupa beras 10 kilogram (kg) per bulan belum cukup.
"Tidak cukup 10 kg beras, mohon per bulan ditambah minyak goreng 2 liter. Kalau itu sepakat, posturnya (revisi RAPBN 2026) sepakat," kata Said dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan Purbaya di Banggar DPR RI, Kamis (18/9).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Politikus PDI Perjuangan itu bahkan menyebut sudah berkonsultasi dengan pimpinan DPR RI terkait bantuan minyak 2 liter bagi masyarakat. Said berkata awalnya DPR RI ingin ada bantuan minyak 5 liter, tapi dirasa terlalu mahal.
Tak pikir panjang, Purbaya langsung mengiyakan permintaan tersebut. Ia mengaku sanggup untuk menggelontorkan bantuan minyak 2 liter selama dua bulan ke depan, sesuai timeline penyaluran bantuan pangan beras 10 kg.
"Kalau tambah 2 liter minyak, saya pikir kami sanggup untuk itu (tambahan bantuan minyak)," ujar Purbaya.
Anak buah Presiden Prabowo Subianto itu menegaskan bakal memetakan betul penggunaan anggaran hingga akhir 2025. Jika ada yang tidak terserap, ia bakal mengalihkannya kepada program-program lain, termasuk bantuan untuk masyarakat.
Kesepakatan verbal itu terjadi usai pemerintah, dalam hal ini Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa, mengajukan perubahan postur RAPBN 2026. Ada kenaikan belanja dari Rp3.786,5 triliun ke Rp3.842,7 triliun sampai pelebaran defisit ke 2,68 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Dalam anggaran baru itu, pemerintah mencantumkan program stimulus ekonomi '8+4+5' senilai Rp16,23 triliun. Pada paket tersebut, ada bantuan pangan beras 10 kg untuk Oktober 2025-November 2025 sebesar Rp7 triliun.
(skt/dhf)