Pajak Karyawan Hotel, Restoran dan Kafe Ditanggung Pemerintah 3 Bulan

Pemerintah memperluas insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP). Perluasan ini menyasar 552 ribu pekerja sektor pariwisata khususnya hotel, restoran, dan kafe (horeka).

Kebijakan serupa sebelumnya diterapkan paruh pertama tahun ini dengan menyasar karyawan sektor padat karya seperti tekstil, alas kaki, dan furnitur.

"Target penerimanya 552 ribu pekerja, ini diberikan 100 persen PPh untuk sisa tahun pajak 2025 atau 3 bulan. anggarannya Rp120 miliar," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers di Istana Negara, Senin (15/9).

Insentif pajak pekerja ditanggung ini juga akan berlanjut tahun depan dengan total anggaran Rp480 miliar.

Secara terpisah, Ketua PHRI Kota Bogor yang juga Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi BPP PHRI mengatakan para pengusahan atau pekerja tidak mengharapkan bantuan penanggungan PPh Pasal 21. Namun, mereka berharap bantuan untuk menggeser market.

"Kalau dari pekerja dan juga dari sisi industri, sebetulnya harapan kita itu adalah bagaimana caranya mengembalikan kembali market kita. Bukan berarti kita pengen lagi terjadi meeting yang kategorinya menurut pemerintah itu pemborosan, bukan," kata dia, saat dihubungi CNN Indonesia, Senin (15/9).

Yuno mengatakan bantuan pergeseran market menurutnya untuk saat ini lebih tepat dari pada rencana stimulus bantuan untuk menanggung pajak dari para pekerja horeka.

"Tapi ya udah bantuin kita dari sisi ngegeser market kita gitu loh. Dari segmen government kita geser ke segmen leisure, ke segmen bisnis, ke segmen individual trip. Artinya apa? Penguatan pariwisata, melalui event. Jadi semua kota itu punya, bisa menjadi memiliki destinasi tersendiri sehingga menjadi daya tarik kita bagi market. Itu harapan kita sih sebenarnya," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]