Rekomendasi Celios dan Monash soal Ekonomi RI ke Prabowo

Sejumlah pihak memberikan saran bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terkait masalah ekonomi Indonesia yang perlu dibenahi.

Salah satu saran disampaikan Center of Economic and Law Studies (Celios). Rekomendasi tersebut disampaikan Celios dalam laporan bertajuk Shrinking Middle Class, Pajak, Utang, dan Jalan Keluarnya.

Lihat Juga : Monash:Demo Dipicu Frustrasi Rakyat, Bukan Aktor Eksternal Tersembunyi

Dalam laporan tersebut, Celios menjabarkan ada sejumlah hal yang perlu dibenahi oleh pemerintah, terutama mencakup ketimpangan.

Ketimpangan tersebut setidaknya tercermin dari total kekayaan 50 orang triliuner Indonesia meningkat lebih dari dua kali lipat hanya dalam enam tahun. Lima puluh orang terkaya Indonesia itu memiliki harta total Rp4.857 triliun.

Kemudian peningkatan kekayaan pejabat publik Kabinet Merah Putih. Prabowo dan anak-anak buahnya memiliki harta kekayaan Rp21,32 triliun pada 2024, naik dari Rp19,57 triliun pada 2023.

"Peningkatan ini berarti ada tambahan sekitar Rp1,75 triliun atau hampir 9 persen dalam satu tahun. Jika melihat rerata kekayaan per individu, kenaikannya juga cukup tajam dari Rp391 miliar pada 2023 menjadi Rp426 miliar pada 2024," ungkap Celios.

Celios juga menyoroti tingkat pengangguran di mana menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah pekerja terdampak PHK mencapai 42.385 orang sepanjang Januari - Juni 2025.

"Ekonomi yang sekarat membuat PHK semakin tinggi dan pekerja beralih ke sektor informal," ucap Celios.

Anggaran negara juga menjadi perhatian Celios. Mereka melihat anggaran digunakan secara tidak rasional di tengah perlambatan ekonomi.

Anggaran pertahanan meningkat 165 persen, sedangkan ketertiban dan keamanan naik 52,4 persen untuk periode APBN 2021-2026.

"Sementara pada periode yang sama anggaran perlindungan sosial hanya meningkat 2,5 persen," ucap Celios.

Lihat Juga : Celios Ungkap Ketimpangan Ekonomi Jadi Salah Satu Penggerak Unjuk Rasa

"Selama periode APBN 2021-2026 alokasi anggaran untuk fungsi perlindungan lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, dan pariwisata justru tumbuh negatif," tulis mereka.

Senada dengan Celios, Monash Data & Democracy Research Hub juga menyebut masalah sosial-ekonomi menjadi pemicu demonstrasi besar-besaran di Indonesia akhir Agustus kemarin.

Kesimpulan itu ditarik dari analisis emosi publik, toksisitas, dan polarisasi dalam percakapan masyarakat Indonesia di media sosial selama 2 tahun terakhir.

"Protes Agustus 2025 bukanlah anomali. Ia bukan digerakkan oleh aktor eksternal yang tersembunyi, melainkan refleksi akumulasi frustrasi rakyat yang telah tumbuh paling tidak sejak dua tahun terakhir-di titik temu antara polarisasi kelas sosio-ekonomi dan anti‑elite," kata Monash dalam keterangan tertulis, Kamis (4/9).

[Gambas:Video CNN]

Sejak September 2023, Monash mendeteksi dua sumbu utama polarisasi. Pertama, ketegangan antara kelompok yang memiliki hak istimewa dengan kelas pekerja atau kelas menengah rentan.

Kedua, adalah benturan persepsi antara elite politik atau dinasti dengan rakyat. Lembaga itu menyatakan dua sumbu ini pun tampak saat pemilu dan pilkada serentak 2024.

Karena itu, Monash Data & Democracy Research Hub menyarankan Pemerintah Indonesia mengakui ketegangan kelas sosio-ekonomi dan jarak antara rakyat biasa dengan elite politik/pejabat.

"Kedua, berikan respons yang transparan dan konkret, bukan represi: tindak lanjut kebijakan yang terukur jauh lebih efektif memulihkan kepercayaan ketimbang komunikasi belaka," ujar mereka.

Monash juga menyarankan pemerintah mengurangi simbolisme kemewahan. Monash menyatakan, pemerintah harus menghentikan glorifikasi gaya hidup mewah pejabat/elite di ruang publik, apalagi saat masyarakat sedang menghadapi tekanan ekonomi.