Kemenkeu Masih Hitung Anggaran Kementerian Haji yang Dibentuk Prabowo

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sedang menghitung anggaran untuk Kementerian Haji dan Umrah yang baru dibentuk Presiden Prabowo Subianto.

Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Luky Alfirman mengatakan penghitungan sudah masuk tahap pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK). Kemenkeu sekaligus menghitung untuk dua badan lainnya yang baru dibentuk Prabowo.

"Itu nanti oleh Setneg lagi diurus karena kan bentuk SOTK-nya dulu. (Hitung-hitungan anggaran) masih on going," kata Luky di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (27/8), dilansir detik.

Luky tidak membantah saat ditanya apakah Kementerian Haji dan Umrah bakal memakai anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN). BA BUN adalah bagian di APBN yang tidak dikelompokkan dalam bagian anggaran kementerian/lembaga.

"Iya itu nanti teknisnya saja, (untuk detailnya) belum, kan tadi masih proses," ucapnya.

Kementerian Haji dan Umrah digagas melalui RUU Perubahan Ketiga UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Rancangan itu telah disepakati pemerintah dan DPR pada Rapat Paripurna DPR RI ke-4 Masa Sidang I Tahun Sidang 2025-2026, Selasa (28/6).

Kementerian baru itu akan mengambil alih pengelolaan haji dan umrah yang sebelumnya ditangani Kementerian Agama.

Belum ada penjelasan detail mengenai kementerian ini. Namun, Kepala Badan Penyelenggara Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf alias Gus Irfan disebut akan menjadi menterinya.

"Tentu nanti Gus Irfan ya, tidak lagi Kepala Badan, menjadi Menteri Haji," kata Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (27/8).

Sementara itu, Prabowo juga membentuk dua badan baru. Badan Industri Mineral dipimpin Brian Yuliarto dan Badan Otorita Tanggul Laut Pantai Utara (Pantura) Jawa dipimpin Didit Herdiawan.

[Gambas:Video CNN]