45% Bansos Salah Sasaran, Mensos Akan Perbaiki Data Lewat Digitalisasi

Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul meminta masyarakat agar ke depannya mulai aktif membantu pemutakhiran data, bukan hanya memprotes bantuan sosial (bansos) yang tak tepat sasaran.

Ini menyusul pengakuan Gus Ipul soal 45 persen program bansos Kementerian Sosial yang ternyata tidak tepat sasaran. Ia menegaskan pemerintah bakal melakukan digitalisasi demi memperbaiki akurasi penyaluran bansos.

"Selama ini, ditengarai, bahkan data menunjukkan program Kementerian Sosial itu ada 45 persen mistargeted, tidak tepat sasaran. Maka, lewat berbagai upaya yang telah dilakukan atas arahan Presiden (Prabowo Subianto), salah satu di antaranya adalah layanan pemerintah berbasis digital yang dibangun oleh Dewan Ekonomi Nasional," tuturnya dalam Konferensi Pers di Kantor DEN, Jakarta Pusat, Selasa (26/8).

"Oleh karena itu, saya ingin mengajak masyarakat, jangan hanya mengeluh, jangan hanya protes, tapi juga aktif untuk ikut memutakhirkan data (penerima bansos)," kata Gus Ipul.

Ia menuturkan sistem digital yang digagas DEN bakal mengandalkan teknologi. Hal tersebut membuat pemutakhiran data penerima bansos tidak lagi berpaku pada kerja orang, tapi sudah mengandalkan sistem kecerdasan buatan (AI).

Gus Ipul menegaskan semua masyarakat Indonesia nantinya bisa mengajukan diri sendiri sebagai calon penerima bantuan sosial. Bahkan, bisa mengusulkan orang lain yang dirasa layak menerima bansos.

Di lain sisi, warga penerima bansos juga boleh menyanggah ketika merasa bantuan tersebut salah sasaran. Itu semua bisa dilakukan melalui aplikasi atau sistem Government Technology (GovTech) yang sedang dibangun DEN bersama Kementerian Komunikasi dan Digital serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

"Sekarang dapat saya laporkan, banyak masyarakat yang sudah mulai menolak bansos. Karena mereka merasa tidak berhak lagi untuk menerima bansos. Kalau banyak gerakan ini dilakukan oleh masyarakat, maka data kita makin akurat, sasaran itu akan lebih tepat," tegas Mensos Saifullah Yusuf.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan dirinya memang mendapatkan mandat dari Presiden Prabowo Subianto untuk mengetuai Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah. Komite itu dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2025 yang diteken pada 29 Juli 2025 lalu.

Meski aturannya baru dibentuk akhir bulan kemarin, Luhut mengaku perintah lisan dari Prabowo soal digitalisasi sudah dari 7 bulan lalu. Ia bersama tim kecil pun sudah bergerak intensif untuk merealisasikan perintah sang Kepala Negara.

Dirinya membocorkan tim yang mengerjakan digitalisasi tersebut adalah mereka yang dulu membuat aplikasi Peduli Lindungi saat pandemi covid-19 melanda tanah air. Pilot project digitalisasi bansos tersebut bakal dimulai di Banyuwangi, Jawa Timur.

"Nanti September (2025), minggu ketiga, kita sudah melakukan pilot project (digitalisasi bansos) di Banyuwangi. Presiden (Prabowo) akan datang sendiri dan sekarang sudah kita siapkan berapa bulan ini Banyuwangi," bebernya.

"Kita akan sosialisasikan supaya semua (masyarakat) yang nanti kalau dibagikan bansos tidak tepat sasaran, supaya melaporkan diri dan nanti diambil datanya lagi (pemutakhiran data penerima bansos)," imbuh Luhut.

Luhut mengatakan digitalisasi bansos bakal diperluas ke seluruh wilayah Indonesia. Ia menyebut Kementerian Dalam Negeri akan melakukan sosialisasi terkait proyek tersebut ke semua kabupaten/kota mulai minggu depan.

"Setelah successfull nanti Banyuwangi, kita akan launch seluruh Indonesia. Jadi, semua kita lakukan bertahap, bertingkat, dan berlanjut. Semua terkoordinasi dengan baik dan jujur sekali lagi saya sangat bahagia karena tidak ada saya lihat kementerian/lembaga yang tidak sepakat," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]