Trump Umumkan AS Resmi Kantongi 10 Persen Saham Intel

Intel dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Jumat (22/8) mengumumkan kesepakatan besar. Pemerintah AS kini memiliki hampir 10 persen saham di raksasa semikonduktor itu.

Kesepakatan ini muncul setelah pemerintahan Trump meminta Intel memberikan kepemilikan ekuitas, sebagai imbalan dari kucuran dana hibah besar yang sebelumnya disetujui pada era Presiden Joe Biden.

Berdasarkan pernyataan resmi Intel, pemerintah AS akan memperoleh 433,3 juta lembar saham biasa atau setara 9,9 persen kepemilikan.

Nilainya mencapai US$8,9 miliar atau sekitar Rp138 triliun dengan sebagian besar didanai dari hibah senilai US$5,7 miliar atau sekitar Rp88 triliun yang dialokasikan melalui CHIPS and Science Act pada masa Biden.

Sisanya, yakni US$3,2 miliar atau sekitar Rp49,6 triliun berasal dari program Secure Enclave.

Total investasi pemerintah itu di luar hibah US$2,2 miliar atau setara Rp34 triliun yang lebih dulu diterima Intel, sehingga nilai keseluruhan bantuan mencapai US$11,1 miliar atau setara Rp172 triliun.

"Amerika Serikat kini sepenuhnya memiliki dan mengendalikan 10 persen dari Intel," tulis Trump di platform Truth Social, melansir AFP.

Trump juga mengklaim bahwa negara tidak mengeluarkan uang sepeser pun setelah dirinya bernegosiasi langsung dengan CEO Intel, Lip-Bu Tan.

Hanya saja, Intel menegaskan bahwa kepemilikan ini bersifat pasif. Artinya, pemerintah tidak akan memiliki kursi dewan maupun hak tata kelola perusahaan.

Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick menyebut, langkah ini sebagai perjanjian bersejarah yang memperkuat kepemimpinan AS dalam industri semikonduktor.

Kekhawatiran nasionalisasi

Kepemilikan 10 persen saham Intel oleh AS dikhawatirkan oleh sejumlah ahli. (Intel Corporation)

Selama puluhan tahun, Intel dikenal sebagai ikon Silicon Valley. Namun, kinerjanya dalam beberapa tahun terakhir tertinggal dari raksasa Asia seperti TSMC dan Samsung yang menguasai bisnis manufaktur chip pesanan.

Melalui CHIPS and Science Act, Biden berusaha menghidupkan kembali dominasi AS di industri chip, dengan miliaran dolar hibah yang digelontorkan. Pada November 2024, Intel telah mengamankan pendanaan langsung senilai US$7,9 miliar dari Departemen Perdagangan AS.

Meski demikian, sejumlah analis menilai langkah pemerintah mengambil saham perusahaan swasta bisa berbahaya.

"Ini jalan yang licin," kata analis teknologi independen, Rob Enderle. "Langkah ini seperti pintu masuk menuju nasionalisasi bisnis swasta."

Nada serupa disampaikan Scott Lincicome dari Cato Institute, lembaga riset yang dikenal mendorong peran pemerintah minimal. Ia menyebut, kepemilikan saham oleh negara sebagai 'keputusan buruk yang merugikan hampir semua pihak'.

Menurutnya, politik bisa semakin mendikte arah bisnis Intel, bukan pertimbangan komersial.

"Selain itu, pemerintah asing mungkin juga akan menjadikan Intel sebagai target," ujarnya.

Lihat Juga : Pentagon Kontrak OpenAI Rp3,2 Trilliun, Buat Apa?

CEO Intel Lip-Bu Tan, dalam pernyataan resmi, mengatakan bahwa perusahaan tetap berkomitmen memastikan teknologi tercanggih dunia diproduksi di Amerika.

Intel juga mengungkap tengah menyiapkan investasi lebih dari US$100 miliar atau setara Rp1.550 triliun untuk memperluas fasilitas produksinya di AS.

Meski begitu, hubungan Tan dengan pemerintahan Trump sempat memanas. Awal bulan ini, Trump mendesaknya mundur setelah seorang senator Republik menyoroti dugaan keterkaitan Tan dengan perusahaan di China.

Di sisi lain, minat investor asing terhadap Intel masih tinggi. Grup teknologi asal Jepang, SoftBank, belum lama ini menyatakan akan menanamkan investasi senilai US$2 miliar atau setara Rp31 triliun ke perusahaan tersebut.