Zulhas Soal Beras Oplosan: Nyampur Tidak Apa-apa, Asal Tidak Bohong

Menteri Koordinator Bidang Pangan RI Zulkifli Hasan alias Zulhas mengatakan praktik mencampur beras atau yang dikenal dengan pengoplosan, telah terjadi sejak lama dan lumrah.

Hal itu disampaikan Zulhas dalam Rapat Konsolidasi Program Prioritas Pangan, yang digelar di Gedung Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Jalan Pahlawan, Surabaya, Kamis (21/8).

Lihat Juga : Mentan Ungkap Beras Medium hingga Premium Disubsidi Negara Rp150 T

"Saya bilang nyampur [beras] itu tidak apa-apa, yang tidak boleh itu bohong. Nyampur beras kan biasa. Seperti beras ketan dicampur biar pulen, biasa, boleh dicampur. Dari dulu memang begitu, yang tidak boleh itu bohongnya," kata Zulhas.

Pernyataan Zulhas ini keluar di saat kasus beras oplosan yang diungkap pemerintah. Beberapa waktu lalu, pemerintah mengungkap ada sekitar 212 merek beras premium oplosan.

Sejumlah sampel menunjukkan patahan beras bahkan mencapai 59 persen. Padahal, standar patahan beras premium adalah maksimal 15 persen.

Lebih lanjut, Zulhas mengatakan kegiatan mengoplos beras sah-sah saja untuk dilakukan. Namun, ia menegaskan bahwa para pedagang ataupun distributor dilarang membohongi konsumen atau masyarakat terkait kriteria beras patah atau broken rice untuk beras premium, yang maksimal adalah 15 persen.

"Misalnya, bohong itu beras broken 15 [persen], rupanya 30 [persen], itu nipu, itu banyak yang bohongnya. Rupanya beras-beras yang broken 50 [persen] itu dibilang premium. Jadi bohongnya itu yang ditangkap polisi sama satgas. Jadi bukan nyampurnya tidak boleh, melakukan yang nipunya itu," kata Ketua Umum PAN tersebut.

Zulhas juga menyebut, masih terdapat kekhawatiran dari sejumlah pihak untuk mendistribusikan beras jenis SPHP di pasar-pasar, hal itu akibat kasus beras oplosan yang masih merajalela dan meresahkan masyarakat.

"Stok yang tinggal 1,3 juta ton ini dipercepat karena bulan September sampai Desember, produksi rendah dari konsumsi, maka perlu SPHP. Putusan presiden itu mulai bulan Juni, kemampuan packaging dan pendistribusiannya tadinya tidak masuk pasar, takut dioplos," beber Zulhas.

Untuk itu, Zulhas menginstruksikan Badan Usaha Logistik (Bulog) untuk mempercepat proses packaging dari beras-beras SPHP agar dapat didistribusikan kepada masyarakat, melalui Koperasi Desa Merah Putih dan pasar-pasar tradisional di seluruh tanah air.

"Saya katakan masuk pasar, kalau Kopdes masuk Kopdes gampang, maka Kopdes penting. Maka sekarang masuk pasar-pasar tradisional yang baru mulai. Sekarang baru kemampuan 6 ribu ton. Kalau 10 ribu [ton] aja baru 300 ribu (penerima), saya bilang kurang. Harusnya 1 hari 30 ribu packaging itu disebar. Kerjasama dengan Pos dan Bapanas kan bisa," pungkasnya. (frd)