92 Persen Beras Dikuasai Swasta Saat Prabowo Akui Banyak Mafia Pangan

Perum Bulog mencatat 92 persen stok beras di Indonesia saat ini dikuasai pelaku usaha swasta.

Sementara itu, porsi yang berada di bawah kendali pemerintah hanya sekitar 4 juta ton atau setara 8 persen dari total produksi nasional yang diperkirakan mencapai 35 juta ton.

Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan keterbatasan penguasaan stok oleh pemerintah menjadi faktor penting yang memengaruhi efektivitas pengendalian harga di pasar.

"Dengan porsi hanya 8 persen, ruang gerak intervensi pemerintah memang terbatas. Namun Bulog memastikan setiap butir beras yang kami kelola digunakan secara strategis untuk menjaga stabilitas harga dan melindungi daya beli masyarakat," ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (15/8).

Rizal menambahkan walaupun Bulog hanya menguasai sekitar 8 persen dari produksi nasional, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pangan tersebut tetap menjadi pemilik stok beras terbesar di Indonesia dengan jaringan distribusi terluas hingga pelosok daerah.

Distribusi dilakukan Bulog melalui pasar tradisional, ritel modern, outlet Rumah Pangan Kita (RPK), dan mitra distribusi lainnya.

"Bulog sangat yakin dapat melakukan intervensi pasar untuk melakukan stabilisasi harga apabila gejolak harga tidak stabil," katanya.

Hingga pertengahan Agustus 2025, Bulog tercatat telah menyalurkan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) ke seluruh provinsi melalui operasi pasar, pasar tradisional, dan jaringan ritel modern. Upaya ini dilakukan secara masif untuk menekan kenaikan harga di tingkat konsumen.

Bulog juga terus berkoordinasi dengan kementerian terkait, pemerintah daerah, dan pelaku usaha pangan untuk menjaga ketersediaan beras, terutama menjelang periode konsumsi tinggi.

Menurut pemerintah, kestabilan harga tak hanya ditentukan oleh jumlah stok nasional, tetapi juga oleh distribusi penguasaan stok dan dinamika pasar yang melibatkan banyak pihak.

Data mengenai penguasaan 92 persen stok beras oleh swasta ini terungkap setelah Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya di sidang tahunan MPR, Jumat (15/8), menyoroti adanya pengusaha yang memanipulasi kehidupan rakyat melalui beras.

"Tapi ada pengusaha yang justru memanfaatkan kekuatan modal mereka untuk mendominasi dan manipulasi kehidupan rakyat, dan ini tidak bisa kita terima," kata Prabowo.

Prabowo juga menyatakan akan mewajibkan pengusaha penggilingan beras skala besar mendapatkan izin khusus dari pemerintah demi melindungi hak rakyat mendapatkan beras yang tepat, takaran sesuai, kualitas terjaga, dan harga terjangkau.

[Gambas:Video CNN]