571 Ribu Penerima Bansos Diduga Main Judol, Transaksi Tembus Rp957 M

CNN Indonesia
Selasa, 08 Jul 2025 14:36 WIB
Gus Ipul menyebut temuan 571 ribu penerima bansos diduga main judol muncul saat Kemensos menyandingkan data dengan milik PPATK.
Gus Ipul menyebut temuan 571 ribu penerima bansos diduga main judol muncul saat Kemensos menyandingkan data dengan milik PPATK. (Foto: CNN Indonesia/Tunggul)
Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf alias Gus Ipul menyebut sekitar 571 ribu orang penerima bantuan sosial (bansos) diduga ikut main judi online (judol) dengan nilai transaksi ratusan miliar.

Hal itu diketahui saat Kemensos menyandingkan data dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Kemensos mencocokkan 28,4 juta nomor induk kependudukan (NIK) penerima bansos dengan data 9,7 juta orang pemain judol milik PPATK.

"Ditengarai oleh PPATK sebagai pemain judol ada 571.410 KPM (keluarga penerima manfaat (KPM) yang NIK-nya sama," kata Saifullah pada rapat koordinasi nasional Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) di Jakarta, Selasa (8/7).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Saifullah menyebut angka tersebut setara 2 persen dari seluruh penerima bansos pada 2024, itu pun baru data dari satu bank BUMN.

Para penerima bansos itu diduga terlibat dalam 7,5 juta transaksi terkait judol. Adapun total nilai transaksi judol di kalangan penerima bansos menembus Rp957 miliar.

Meski demikian, Kemensos belum bisa memastikan apakah 571 ribu orang itu benar-benar bermain judol secara sadar. Kemensos masih akan menelusuri lebih lanjut bersama PPATK.

Gus Ipul juga mengatakan pihaknya belum bisa memastikan apakah pemerintah akan menyingkirkan terduga pemain judol dari daftar penerima bansos.

"Kami belum dapat hasil secara utuh. Nanti kalau hasilnya sudah utuh, akan kami evaluasi lebih jauh," ucapnya.

Isu bansos dan judi online beredar selama setahun terakhir. Pada akhir pemerintahan Presiden Jokowi, Kemensos sempat berencana memberi bansos untuk keluarga korban judol.

Rencana itu dilanjutkan di pemerintahan baru. Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar alias Cak Imin berpendapat perilaku dan kehidupan korban juga hancur sehingga negara harus melakukan langkah-langkah pertolongan dan rehabilitasi.

"Pasti (beri bantuan), karena ini bagian dari korban sosial dan tentu selain BPJS, kemudian kita juga ada berbagai bantuan-bantuan dari Kementerian Sosial," ucap Cak Imin saat mengunjungi korban judi online di RSCM, Jakarta, 15 November 2024.

[Gambas:Video CNN]

(dhf/pta)
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER