Sri Mulyani Sebut Utang Pemerintah Tembus Rp10.269 T per Akhir 2024

Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkan posisi keuangan negara per 31 Desember 2024 menunjukkan total kewajiban pemerintah mencapai Rp10.269 triliun sampai akhir 2024.

Merujuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86 Tahun 2008 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah, kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Nilai tersebut merupakan bagian dari neraca keuangan pemerintah yang mencatat total aset sebesar Rp13.692,4 triliun dan posisi ekuitas sebesar Rp3.424,4 triliun.

"Neraca pemerintah per 31 Desember 2024 mencerminkan posisi keuangan negara yang solid, total aset mencapai Rp13.692,4 triliun, posisi kewajiban Rp10.269 triliun, dan posisi ekuitas Rp3.424,4 triliun," ujar Bendahara Negara itu dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-21, Selasa (1/7).

"Hal ini menggambarkan kekayaan bersih negara dan kapasitas fiskal yang tetap dapat terjaga dan diandalkan untuk menopang kebutuhan pembangunan nasional secara berkelanjutan," imbuhnya lebih lanjut.

Ia juga menyampaikan realisasi belanja negara pada 2024 mencapai Rp3.359,8 triliun, tumbuh 7,6 persen dibandingkan 2023. Belanja ini diarahkan untuk melindungi masyarakat, menjaga stabilitas, serta mendukung program pembangunan nasional, termasuk pelaksanaan pemilu.

Seiring dengan itu, pendapatan negara tercatat Rp2.850,6 triliun atau tumbuh 2,4 persen dari tahun sebelumnya.

Dengan selisih belanja dan pendapatan tersebut, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 berada di level 2,3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), lebih rendah dari perkiraan sebelumnya sebesar 2,7 persen.

"Hal ini menggambarkan kebijakan fiskal dikelola secara prudent dan berkelanjutan meskipun berbagai kebutuhan agenda nasional terus meningkat," ujarnya.

Wanita yang akrab disapa Ani itu menjelaskan pembiayaan defisit dilakukan dengan bauran antara utang dan non utang.

Sepanjang 2024, realisasi pembiayaan utang ditekan lebih rendah dari target, berkat optimalisasi sumber pembiayaan yang efisien dan berisiko rendah. Ia menyebut reputasi fiskal Indonesia tetap terjaga di tengah tren suku bunga global yang tinggi.

Dari sisi operasional, pemerintah mencatat pendapatan sebesar Rp3.115,3 triliun, namun masih lebih rendah dari beban operasional sebesar Rp3.353,6 triliun.

Dengan demikian, defisit operasional tercatat Rp238,3 triliun. Dari sisi non operasional terdapat surplus sebesar Rp22,7 triliun, sehingga defisit keseluruhan menjadi Rp215,7 triliun.

Ani juga melaporkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada 2024 mencapai Rp459,5 triliun. Setelah digunakan untuk pembiayaan APBN dan memperhitungkan penyesuaian lain, kas negara di akhir tahun mencapai Rp457,5 triliun.

"Saldo ini pada level memadai dan berfungsi untuk menyangga fiskal, terutama di dalam masa transisi pemerintahan dan menghadapi berbagai kemungkinan risiko dinamis global," ucapnya.

Adapun laporan arus kas 2024 menunjukkan arus positif dari aktivitas pendanaan dan transitoris, sementara aktivitas operasi dan investasi mencatatkan arus negatif.

[Gambas:Video CNN]