Kementerian Koperasi akan meluncurkan 92 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) yang menjadi proyek percontohan di 38 provinsi pada 19 Juli 2025.
Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono mengatakan peluncuran ini sebagai bagian dari tahap kedua. Tahap pertama sudah dijalankan dengan mendirikan 80.400 kopdes.
"Jadi, 92 percontohan di 38 provinsi nanti akan di-launching pada 19 Juli 2025, bertepatan dengan launching Kopdes/Kel Merah Putih oleh Presiden Prabowo Subianto di Klaten, Jawa Tengah," kata Ferry melalui keterangan tertulis, Selasa (1/7).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia menyebut ada beberapa provinsi yang memiliki lebih dari satu Kopdes Merah Putih percontohan. Menurutnya, 92 Kopdes Merah Putih percontohan akan menjadi referensi bagi koperasi desa atau kelurahan di sekitarnya.
Politikus Partai Gerindra itu menilai perlu kerja keras semua pihak untuk menyiksa tahap kedua ini. Dia memastikan pemerintah akan menyiapkannya secara matang.
"Kita juga sedang menyiapkan modul-modul pelatihan, termasuk bisnis modelnya, oleh Kementerian Koperasi," ujar Ferry.
Ferry berkata Kopdes Merah Putih percontohan bakal memiliki empat sumber pembiayaan, yaitu bank-bank Himbara, Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB), Bank Pembangunan Daerah (BPD), dan Koperasi Simpan Pinjam (KSP).
"Akan segera keluar aturan PMK (peraturan menteri keuangan) sebagai landasan hukum terkait pembiayaan percontohan," ucapnya.
Kopdes Merah Putih adalah salah satu program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah ingin membentuk koperasi di setiap desa dan kelurahan guna memutar perekonomian di akar rumput.
Modal awal setiap koperasi ditaksir Rp3 miliar hingga Rp5 miliar. Menko Pangan Zulkifli Hasan menyebut duit itu tidak berasal dari APBN, tetapi pinjaman.
Deputi Bidang Pengembangan Usaha Kemenkop Panel Barus menyebut setiap Kopdes Merah Putih bakal membutuhkan 20 karyawan. Dia memprediksi program ini akan melahirkan 1,6 juta lowongan kerja.
"Dan itu di desa, bukan di kota. Itu juga yang akan menahan urbanisasi, orang enggak harus cari kerja lagi ke (kota)," ucap Panel di Kantor Kementerian Koperasi, Jakarta, Senin (23/6).
(dhf/pta)