Pengamat Protes Kursi Menteri Strategis Diduduki Politikus

Jakarta, CNN Indonesia -- Pengamat Indef Andry Satrio Nugroho menyayangkan keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Agus Gumiwang Kartasasmita menjadi Menteri Perindustrian dan Agus Suparmanto sebagai Menteri Perdagangan. Menurut dia, keputusan Jokowi tersebut tak tepat karena menempatkan politikus pada posisi kementerian strategis.

Menurut Andry, seharusnya, kementerian strategis, seperti Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan, diisi oleh orang-orang profesional. "Saya melihat posisi strategis ini masih diisi dari partai. Idealnya, posisi ini berasal dari profesional," tuturnya dalam diskusi online, Minggu (27/10).

Menengok latar belakang kedua menteri di atas, memang keduanya merupakan politisi partai. Agus Gumiwang adalah anggota Partai Golkar, sementara Agus Suparmanto berasal dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Di bidang ekonomi pun, Agus Gumiwang tak banyak bersentuhan dengan sektor riil. Ia pernah tercatat sebagai direktur PT Agumar Eka pada 1994-1999 dan komisaris PT Asiana Lintas Development periode 2012 hingga saat ini. Kedua perusahaan ini bahkan tak terkait dengan industri manufaktur.

Lihat juga: Erick Thohir Dilaporkan ke Polisi soal Tenis Meja SEA Games

Serupa, Agus Suparmanto juga tidak memiliki latar belakang di sektor riil atau perdagangan. Ia berpengalaman sebagai Ketua Umum Pengurus Besar (PB) Ikatan Anggar Seluruh Indonesia (IKASI) periode 2018-2022. Bahkan, posisi ini diduduki oleh Agus selama du periode berturut-turut.

Kemudian, ia juga menjabat sebagai Direktur Utama PT Galangan Manggar Biliton (GMB). Perusahaan itu beroperasi di Bangka Belitung. "Jika memang ingin dari partai, tentu perlu dipilih dengan latar belakang dan keahlian yang mumpuni," tegas Andry.

Menurutnya, latar belakang menteri akan mempengaruhi kinerja dari kementerian terkait dan ekonomi dalam negeri ke depannya. Terlebih, Indonesia dihadapkan dengan sejumlah tantangan saat ini.

"Perang dagang China dan Amerika Serikat (AS) masih belum usai. Kedua negara kini dihadapkan pada kondisi sama-sama mulai menanggung dampaknya," papar dia.

Lihat juga: Tiga Pesan Jokowi untuk Wamen Jerry Sambuaga

Jika ekonomi China melambat, Indonesia otomatis juga akan terkena dampaknya. Sebab, China masih menjadi mitra dagang terbesar bagi Indonesia.

Total perdagangan Indonesia dengan China tercatat sebesar US$45,9 miliar sepanjang Januari hingga Agustus 2019. Negeri Tirai Bambu itu menjadi tujuan ekspor terbesar Indonesia dengan nilai US$17,2 miliar.

Sejumlah produk yang kerap diekspor ke China, antara lain minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO), batu bara, besi, baja, bijih tembaga, dan produk dari kayu. Andry menilai ekspor komoditas itu bisa jadi terus menurun sejalan dengan perlambatan ekonomi China akibat perang dagang.

"Upaya mencegah hal ini tentu perlu menjadi fokus lintas kementerian," terang Andry.

Lihat juga: Tarif Tol Jakarta-Tangerang Naik Hingga Rp2.000

Diketahui, politisi meramaikan Kabinet Indonesia Maju ala Jokowi. Tak sedikit di antaranya duduk di kementerian sektor ekonomi. Selain Agus Gumiwang dan Agus Suparmanto, misalnya, Jokowi juga menunjuk politikus Partai Golkar Airlangga Hartarto menjadi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan politisi Partai NasDem Syahrul Yasin Limpo sebagai Menteri Pertanian.

"Komposisi pilihan menteri-menteri ekonomi pada kabinet kali ini tentu masih belum dalam kondisi yang ideal," jelasnya.

Di sisi lain, Ekonom Bank Permata Josua Pardede masih optimistis orang-orang pilihan Jokowi masih bisa membawa ekonomi Indonesia lebih baik lagi. Apalagi, Sri Mulyani masih menempati posisi menteri keuangan.

"Posisi kunci tetap di Kementerian Keuangan. Bagaimana mengoptimalkan belanja ke daerah, sehingga diharapkan lebih produktif," katanya.
[Gambas:Video CNN]
Mengenai banyaknya politisi yang menjadi menteri ekonomi di pemerintahan Jokowi jilid kedua ini, Josua menilai tak ada masalah. Salah satunya terkait penempatan Airlangga di kursi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

"Beliau (Airlangga) kan juga ada pengalaman yang sebelumnya di Kementerian Perindustrian, jadi tidak perlu belajar dari awal," pungkasnya. (aud/bir)