Ganggu Ekonomi, Anggota DPR Ingin Demo Pilpres Lekas Berakhir

CNN Indonesia | Rabu, 22/05/2019 16:43 WIB
Ganggu Ekonomi, Anggota DPR Ingin Demo Pilpres Lekas Berakhir Ketua Komisi XI DPR Melchias Markus Mekeng mengaku prihatin dengan aksi demo masyarakat yang disusupi oleh 'penumpang gelap', sehingga berkembang menjadi kerusuhan. (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A).
Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berharap kerusuhan aksi demonstrasi 22 Mei 2019 atas penolakan hasil pemilihan presiden (Pilpres) segera berakhir. Pasalnya, demo yang terus memanas bakal merugikan perekonomian Indonesia.

Ketua Komisi XI DPR Melchias Markus Mekeng mengaku prihatin dengan aksi demo masyarakat yang disusupi oleh 'penumpang gelap', sehingga berkembang menjadi kerusuhan. Terlebih, calon Presiden Prabowo Subianto telah menyatakan bakal menempuh jalur Mahkamah Konstitusi (MK) untuk melaporkan indikasi kecurangan.

"Jadi (demo) ini tidak boleh terlalu lama," ujar Melchias saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (22/5).


Sebagai ketua komisi DPR yang membidangi sektor keuangan dan perbankan ini, Melchias mengingatkan aksi rusuh bakal mengganggu perekonomian. Hal itu sudah terlihat dari sejumlah perusahaan maupun pusat perbelanjaan yang terpaksa libur pada hari ini. Keputusan untuk meliburkan aktivitas tersebut diambil dengan mempertimbangkan keamanan.


"Kalau perusahaan tidak beroperasi itu dampaknya besar sekali ke penerimaan perusahaan," ujarnya.

Selain itu, investor juga bisa menarik diri dulu, menunggu perkembangan situasi yang ada. Akibatnya, investasi yang masuk ke Indonesia bisa berisiko turun.

"Investor yang mau masuk akan melihat dulu. Keadaan yang seperti ini akan berlangsung berapa lama akhirnya mengambil sikap wait and see," ujarnya.

Menurut Melchias, masyarakat Indonesia seharusnya bisa melihat praktik demokrasi yang baru-baru ini terjadi di Australia. Dalam hal ini, proses Pemilu Federal di Australia berlangsung aman dengan hasil yang dihormati oleh warganya.


"Kita (Indonesia) mau ekonomi tumbuh 7 persen, 6 persen, kalau model begini bagaimana bisa mencapainya?," ujar wakil dari Fraksi Golongan Karya ini.

Secara terpisah, anggota Komisi XI dari Fraksi PDI-P Hendrawan Supratikno menilai kondisi yang berkembang merupakan ujian bagi Indonesia untuk terus melakukan konsolidasi, sosialisasi dan internalisasi terhadap nilai-nilai demokrasi.

Kondisi yang berkembang memunculkan persepsi terhadap kelembagaan demokrasi di Indonesia belum diimbangi munculnya budaya demokrasi yang memadai.

"Kita sudah sepakat memilih demokrasi. Dalam demokrasi, nilai keterbukaan, kejujuran, keadilan, check & balance, harus dilembagakan," ujarnya Hendrawan.


Menurut Hendrawan, sistem politik seharusnya tidak menjadi faktor destabilisasi dan meningkatkan persepsi terhadap risiko berusaha dan ekonomi di Indonesia.

"Bila ini terjadi, kita (Indonesia) membayarnya dengan sejumlah penurunan investasi, peningkatan biaya-biaya transaksi bisnis dan melemahnya kepercayaan masyarakat," ujarnya.

Maka itu, Hendrawan berharap seluruh protes terhadap Pemilu dapat disalurkan secara efektif melalui lembaga penegak hukum yang ada. Selain itu, para tokoh juga sebaiknya memiliki sikap yang objektif dan dewasa dalam berdemokrasi.

[Gambas:Video CNN] (sfr/lav)