JK Resmikan Kantor Pusat Kawasan Berikat Nusantara

CNN Indonesia | Rabu, 24/04/2019 06:01 WIB
JK Resmikan Kantor Pusat Kawasan Berikat Nusantara Wakil Presiden Jusuf Kalla meresmikan kantor pusat PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) di Cakung, Jakarta, Selasa (23/4). Kantor ini berada di kawasan industri. (Setwapres RI).
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Presiden Jusuf Kalla meresmikan kantor pusat PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero). Keberadaan kawasan industri ini diyakini akan berdampak positif pada masyarakat.

"Industri itu penting karena kalau ada 600 hektare (ha) sawah, paling tinggi bisa bekerja 1.500 orang. Tapi kalau 600 hektare untuk industri bisa bekerja 50 ribu sampai 100 ribu orang," ujar JK saat memberikan sambutan di Cakung, Jakarta, Selasa (23/4).

Ia meminta agar kawasan industri itu dapat dijaga dengan baik. Pasalnya, tak sedikit orang yang menggantungkan hidup di kawasan industri.

"Kita semua harus menjaga sebaik-baiknya kelangsungan kawasan ini dan memberi layanan terbaik kepada perusahaan di sini karena sekarang masyarakat selain butuh pekerjaan, juga butuh pendapatan tinggi," katanya.


Tanpa kawasan industri yang baik, lanjut JK, pembangunan di kawasan tersebut akan memakan biaya yang lebih mahal. Oleh karena itu, ia mengingatkan agar para karyawan di KBN dapat menjaga dan memberikan layanan yang maksimal.

"Karyawan di sini harus saling dukung, berikan layanan yang baik kepada yang memanfaatkan tempat ini," jelasnya.

Sementara itu, Direktur KBN Sattar Taba menargetkan laba sebesar Rp1,5 triliun dalam waktu lima tahun ke depan. Pada 2018, laba KBN sebesar Rp149,7 miliar dengan aset Rp2,1 triliun.

"Yang paling penting hasilnya dan pemanfaatan tenaga kerja. Itu yang paling utama, dan kesempatan berusaha. Selain laba, tentu ada kepentingan sosial yang harus kita lakukan ke masyarakat," terang dia.

[Gambas:Video CNN]

KBN merupakan satu dari tujuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang kawasan industri. Pemilik saham KBN adalah pemerintah pusat 73,15 Persen dan pemprov DKI Jakarta 26,85 persen.


(pris/bir)