Jokowi Minta Para Menteri Hemat Belanja Barang pada 2020

CNN Indonesia | Selasa, 23/04/2019 11:07 WIB
Jokowi Minta Para Menteri Hemat Belanja Barang pada 2020 Ilustrasi rapat kabinet. (ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf).
Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta masing-masing kementerian untuk meningkatkan alokasi anggaran belanja modal dan memangkas pengeluaran belanja barang dalam pagu indikatif Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020.

Menurut dia, hal ini perlu dilakukan agar penyerapan anggaran semakin efisien dan efektif guna menyasar berbagai target pembangunan.

Bahkan, kepala negara meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati selaku bendahara negara untuk memantau lebih jeli postur pagu indikatif dari masing-masing kementerian. Tujuannya, agar sesuai dengan kondisi belanja normal APBN 2017. Menurut dia, postur belanja barang di APBN pada dua tahun lalu tidak membengkak karena minim perhelatan acara-acara tahunan.


"Saya tekankan agar belanja modal ditingkatkan, belanja barang dikurangi sebanyak-banyaknya. Bu Menteri (Sri Mulyani) tolong dilihat apakah (pagu indikatif kementerian) sudah sesuai posisi normal? Tolong (postur belanja barang APBN 2017) dipakai sebagai patokan untuk masuk ke angka-angka itu," ujar kepala negara saat Rapat Paripurna di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (23/4).


Selanjutnya, mantan gubernur DKI Jakarta itu juga mengingatkan masing-masing menteri Kabinet Kerja agar tetap mendorong belanja infrastruktur. Hal itu perlu dilakukan, meski fokus pembangunan pemerintah ke depan mulai beralih ke perbaikan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Menurut orang nomor satu di Indonesia itu, pembangunan infrastruktur tetap diperlukan, khususnya infrastruktur yang menunjang perbaikan kualitas SDM secara langsung. Misalnya, infrastruktur dasar seperti jalan nasional hingga ketersediaan air bersih bagi masyarakat.

Sementara Ani, sapaan akrab Sri Mulyani, mengatakan instruksi langsung dari presiden akan dikerjakan sebaik mungkin. Ia menjelaskan kepala negara tak ingin belanja barang membengkak pada tahun ini karena Indonesia tidak membutuhkan belanja barang dalam rangka perhelatan acara tahunan.

Hal ini berbeda dengan tahun lalu ketika Indonesia berkesempatan menjadi tuan rumah atas berbagai acara internasional. Mulai dari Asian Games, Asian Paragames, hingga pertemuan tahunan IMF.


"Pada 2018, banyak belanja barang yang sifatnya satu event only, sehingga itu semua dihilangkan dan kami memiliki baseline bersih dari kegiatan yang sifatnya satu kali," terangnya.

Di sisi lain, pos belanja barang barang yang tidak banyak lagi pada tahun ini sejatinya bisa dialihkan untuk belanja modal guna menopang pembanguna. 'Kami melihat adakah prioritas lain yang belum tertampung dan bagaimana kami menampungnya," pungkasnya.

Secara keseluruhan, bila penyusunan pagu indikatif APBN 2020 sudah rampung di tingkat internal pemerintah, proposal anggaran negara akan diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Mei 2019. Selanjutnya, bila DPR menyetujui, maka proposal tersebut akan diresmikan dalam penyampaian Nota Keuangan pada 17 Agustus 2019.

[Gambas:Video CNN] (uli/lav)