Utang dan Pelarian Modal Tiba-tiba Ancam Negara Berkembang

CNN Indonesia | Selasa, 23/04/2019 06:52 WIB
Utang dan Pelarian Modal Tiba-tiba Ancam Negara Berkembang Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Suahasil Nazara mengatakan utang dan pelarian modal tiba-tiba mengancam negara berkembang. (CNN Indonesia/Yuli Yanna Fauzie)
Jakarta, CNN Indonesia -- Utang dan pelarian modal secara tiba-tiba (sudden capital outflow) menjadi dua risiko yang membayangi negara berkembang. Bayang-bayang risiko tersebut menjadi catatan yang dibawa Kementerian Keuangan usai menghadiri Spring Meeting IMF - Group Bank Dunia beberapa waktu lalu.

"Terjadi risiko utang baik pada korporasi maupun sektor publik, namun tidak untuk Indonesia," ujar Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN Kita di Gedung Djuanda 1 Kemenkeu, Senin (22/4).

Suahasil mengungkapkan rasio utang Indonesia terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) masih aman. Pasalnya, rasio utang masih berada di kisaran 30,1 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).


Selain itu, utang Indonesia juga berhasil diwujudkan menjadi pembangunan. Pembangunan dari utang tersebut menjadikan angka pertumbuhan ekonomi Indonesia masih berada di kisaran 5,2 persen.


Capaian itu merupakan pertumbuhan tertinggi ketiga di kelompok G-20. Tapi, untuk pelarian modal Indonesia perlu waspada. 

Maklum, pasar keuangan global memiliki dampak interkoneksi yang kuat terhadap negara-negara maju. Sebagai negara berkembang, Indonesia menikmati dampak dari suku bunga Amerika Serikat (AS) yang ditahan, bahkan cenderung turun.

Kebijakan tersebut membuat aliran modal mencari lokasi penempatan baru, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Kecenderungan tersebut terlihat dari aliran modal sepanjang kuartal I 2019.

Pada periode tersebut, total aliran modal yang mengalir ke Indonesia mencapai Rp85 triliun. Aliran modal tersebut Rp75 triliun mengalir di pasar surat utang dan Rp10 triliun sisanya di pasar saham.

[Gambas:Video CNN]

Ke depan, Kemenkeu akan terus menjaga perekonomian domestik dan memantau perkembangan ekonomi global dan siap melakukan penyesuaian kebijakan jika diperlukan. Selain itu, pemerintah juga akan menjaga keyakinan dunia usaha agar bisa mengantisipasi dan fleksibel dalam merespon perkembangan global.

Salah satu cara yang akan dilakukan untuk menumbuhkan keyakinan dunia usaha adalah dengan memudahkan pengusaha mendapatkan pengembalian pajak (restitusi) lebih dini.

"Pemilu telah kita lewati dengan aman kemarin. Sekarang, saatnya kita lanjutkan pembangunan," ujarnya.

(sfr/agt)