Januari, Sri Mulyani Catat Defisit APBN Bengkak Jadi Rp45,6 T

CNN Indonesia | Rabu, 20/02/2019 18:07 WIB
Januari, Sri Mulyani Catat Defisit APBN Bengkak Jadi Rp45,6 T Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut defisit APBN pada Januari 2019 sebesar Rp45,6 triliun, lebih tinggi dari periode yang sama tahun lalu Rp37,7 triliun. (CNN Indonesia/Hesti Rika)
Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Keuangan mencatat defisit pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Januari 2019 mencapai Rp45,6 triliun. Realisasi defisit APBN tersebut lebih tinggi dari periode yang sama tahun lalu mencapai Rp37,7 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan penerimaan negara pada Januari 2018 mencapai Rp108,1 triliun atau baru mencapai 5 persen dari target APBN 2019. Sementara belanja negara tercatat lebih tinggi mencapai Rp153,8 triliun atau mencapai 6,3 persen dari target sepanjang tahun.

Sri Mulyani menyebut penerimaan negara didorong oleh penerimaan pajak yang mencapai Rp89,8 triliun, naik 5,1 persen dari periode yang sama tahun lalu. Sementara realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) hanya mencapai Rp18,3 triliun, lebih rendah dari tahun lalu.



Adapun belanja negara, menurut dia, terutama didorong oleh belanja transfer ke daerah yang mencapai Rp77,4 triliun atau 10,2 persen terhadap APBN 2019.

"Kondisi APBN 2019, penerimaan negara tumbuh 6,2 persen dan belanja negara tumbuh 10,3 persen. Dengan demikian, defisit APBN Rp45,8 triliun, lebih besar dari tahun lalu Rp37,7 triliun," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita, Rabu (20/2).

Kenaikan defisit APBN, menurut dia, beriringan dengan meningkatnya defisit pada keseimbangan primer atau diluar pembayaran bunga utang dari Rp14,2 triliun pada Januari 2018 menjadi Rp22,8 triliun.


"Dalam persentase PDB, defisit APBN sebesar 0,28 persen," jelas Sri Mulyani.

Guna menutup defisit APBN, Sri Mulyani telah merealisasikan pembiayaan anggaran sebesar Rp122,5 triliun. Angka ini jauh melesat dibanding periode yang sama tahun lalu yang hanya mencapai Rp27,6 triliun.

"Pembiayaan anggaran karena adanya frontloading (memperbesar penerbitan utang di awal tahun) yang dilakukan dalam rangka antisipasi kondisi pasar dan kesempatan yang cukup baik. Ini untuk mengantisipasi juga ketidakpastian," terang dia. (glh/agi)