ANALISIS

Ulasan Debat Capres: Anti Asing dan Risikonya bagi Ekonomi RI

CNN Indonesia | Senin, 18/02/2019 11:24 WIB
Ulasan Debat Capres: Anti Asing dan Risikonya bagi Ekonomi RI Ilustrasi. (CNN Indonesia/Hesti Rika).
Jakarta, CNN Indonesia -- Debat calon presiden (capres) kedua 2019 menghadirkan sejumlah pembahasan yang menarik, terutama terkait persoalan-persoalan di sektor ekonomi. Dinamika perdebatan kali ini yang tanpa kisi-kisi dianggap lebih hidup dibanding debat pertama pada Januari lalu.

Dalam beberapa sesi debat, capres nomor urut 02 Prabowo Subianto berulang kali membahas peran investor asing yang menanamkan modal di berbagai sektor industri nasional. Nada pernyataannya cenderung negatif terhadap posisi investor asing dalam perekonomian Indonesia.

Terbukti, dalam salah satu sesi yang membahas infrastruktur misalnya, Prabowo mengaku prihatin pengelolaan pelabuhan Indonesia dikelola oleh asing.


Dalam segmen terakhir, Prabowo juga sempat menyinggung bahwa perusahaan rintisan (startup) yang sudah dalam level raksasa atau unicorn dikhawatirkan dapat membuka peluang bagi investasi asing. Selain itu, dia juga cemas bahwa unicorn akan mendorong dana-dana investasi ke luar negeri.


"Jadi kalo ada unicorn hebat, saya khawatir mempercepat nilai tambah kita dan uang-uang kita lari ke luar negeri. Ya silakan anda ketawa, tapi ini masalah bangsa. Kekayaan Indonesia tidak tinggal di Indonesia," ungkap Prabowo dalam Debat Calon Presiden di Jakarta, Minggu (17/2) malam.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga membahas bahwa kekayaan warga kaya asal Indonesia yang berada di luar negeri jauh lebih besar ketimbang aset yang digenggam seluruh perbankan nasional.

"Jadi kalau tidak hati-hati untuk e-commerce ini itu, saya khawatir ini bisa mempercepat arus larinya uang ke luar negeri. Saya bukan pesimistis, saya ingin mengunggah kesadaran bahwa sistem sekarang ini memungkinkan uang kita mengalir ke luar negeri," papar Prabowo.

Selain itu, dalam pernyataan penutupnya, Prabowo juga menilai lebih baik ia yang memiliki sejumlah lahan dengan Hak Guna Usaha (HGU) dari pada dimiliki oleh asing.


"Saya menguasai ratusan ribu (hektare lahan) itu di beberapa tempat, tetapi itu adalah HGU. Benar itu milik negara jadi setiap saat negara bisa ambil (saya) kembalikan itu semua tetapi dari pada jatuh ke orang asing, lebih baik saya yang kelola karena saya nasionalis dan patriot," ujar Prabowo.

Menanggapi pernyataan tersebut, Ekonom Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri menilai Calon Presiden Prabowo Subianto masih mengusung pandangan nasionalisme sempit dalam debat capres kedua. Terbukti, Prabowo berkali-kali mendiskreditkan peran asing dalam perekonomian Indonesia.

"Saya tidak tahu dia mengatakan berapa kali, tapi kelihatannya lebih dari 15 kali dia mengatakan asing dan asing dalam arti kata negatif, menganggap bahwa yang datang dari luar negeri itu jelek," ujar Yose saat dihubungi CNNIndonesia.com.

Yose menilai pandangan nasionalisme sempit Prabowo berbahaya bagi perekonomian Indonesia. Terlebih, konsep ekonomi Indonesia merupakan perekonomian terbuka yang berinteraksi dengan aktivitas perekonomian negara lain.


"Karena Indonesia ini merupakan perekonomian terbuka ya mau tidak mau kita harus mengakui bahwa di dalam dunia ini ada saling ketergantungan antara satu perekonomian dengan perekonomian yang lain," ujarnya.

Secara keseluruhan, Yose menilai Jokowi mengungguli Prabowo dalam debat capres kedua yang bertema infrastruktur, pangan, energi, sumber daya alam, dan lingkungan. Hal itu wajar karena Jokowi sebagai petahana dianggap lebih menguasai masalah sehingga bisa menyampaikan argumentasinya dengan baik dan disertai data pendukung. Sementara itu, Prabowo lebih banyak melempar klaim menggunakan kata sifat seperti 'banyak' atau 'sedikit'.

"Ekonomi itu kan kebanyakan bisa diukur, ada datanya. Berbeda kalau kita bicara tentang hukum atau hal-hal yang sifatnya politik," ujarnya.

Ekonom Universitas Indonesia Lana Soelistianingsih menilai kepemilikan asing dalam startup berskala besar atau unicorn memang perlu diperhatikan. Pasalnya, keuntungan yang besar dari industri dalam negeri tentu akan dibawa ke luar negeri.


Demikian pula halnya dengan penerbitan surat utang yang dibeli oleh investor asing. Imbal hasil yang diberikan pemerintah atau korporasi domestik tentu akan 'terbang' ke luar negeri. Pada akhirnya, nilai tukar rupiah akan tertekan karena dana-dana pergi ke luar negeri.

"Tetapi bukan berarti harus anti asing. Sekarang mana ada negara yang tanpa asing. Bahkan negara seperti China kekuatannya di investasi yang berasal dari Amerika Serikat, Eropa, dan lainnya, dana dari investasi asing," ungkap Lana.

Meski ada investasi asing, menurut Lana, hal terpenting yang harus dilakukan adalah pelaku kepentingan harus mampu 'mencuri' teknologi dan melakukan alih ilmu pengetahuan dengan cepat. Dengan demikian, pengusaha domestik dapat memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut untuk mengembangkan bisnis yang serupa.

"Kalaupun ada asing, intinya kita harus mampu 'mencuri' dengan transfer teknologi. Itu yang dilakukan China. Kita bisa manfaatkan ilmu itu untuk perkembangan ekonomi. Jadi jangan menerima asing saja," papar Lana.


Peran investor asing masih dibutuhkan karena Indonesia mengalami kesenjangan antara tabungan dan kebutuhan investasi di sektor riil atau biasa dikenal dengan sebutan saving investment gap. Intinya, dana dalam negeri belum mampu membiayai kebutuhan pembangunan sepenuhnya.

"Kalau investasi asing dilarang, maka akan ada perebutan dana dengan bank, nanti bank bisa kolaps. Saving investment gap kita melebar, tak bisa hanya dibiayai dalam negeri saja," ucapnya. (sfr/lav)