Ekonom: Mau Jadi Negara Maju, Laju Ekonomi Harus 7,5 Persen

CNN Indonesia | Kamis, 07/02/2019 20:53 WIB
Ekonom: Mau Jadi Negara Maju, Laju Ekonomi Harus 7,5 Persen Ilustrasi pertumbuhan ekonomi. (CNNIndonesia/Safir Makki).
Jakarta, CNN Indonesia -- Ekonom menyebut Indonesia membutuhkan pertumbuhan ekonomi sebesar 7,5 persen hingga 2030 untuk lepas dari jebakan negara dengan pendapatan menengah (middle income trap).

Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Muhammad Nawir Messi mengakui pemerintah dan masyarakat membutuhkan upaya besar guna mencapai hal tersebut.

"Untuk Indonesia bangkit naik kelas menjadi kelompok negara berpendapatan tinggi, Indonesia harus tumbuh rata-rata 7,5 persen per tahun hingga 2030. Ini bukan pekerjaan kecil dan banyak sekali tantangan yang harus dihadapi dalam mendorong ekonomi bangsa untuk naik kelas," kata Nawir di Jakarta, Kamis (7/2).


Jika dilihat, menurut dia, tren pertumbuhan ekonomi dalam beberapa tahun terakhir malah menjauh dari pola pertumbuhan ekonomi tinggi. Bahkan, apabila dibandingkan dengan negara lain di kawasan Asia Tenggara, Nawir menyatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia berada pada level moderat.


Tahun 2011 pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 6,17 persen, kemudian turun menjadi 6,03 persen pada 2012. Memasuki tahun 2015 pertumbuhan ekonomi meninggalkan angka 6 persen, yaitu 5,6 persen di 2013 dan 5,02 persen di 2014.

Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, pertumbuhan ekonomi tidak pernah menyentuh 6 persen. Pada 2015 pertumbuhan ekonomi sebesar 4,79 persen, lalu meningkat menjadi 5,02 persen di 2016, kemudian sebesar 5,07 persen di 2017, terakhir sebesar 5,17 persen di 2018.

"Jadi pertumbuhan ekonomi Indonesia ada di level moderat, tidak rendah tapi tidak juga tinggi," ungkapnya.

Guna mencapai angka pertumbuhan ekonomi tersebut, menurut dia, diperlukan dorongan dari sisi investasi. Berdasarkan perhitungan, jika ingin mencapai laju ekonomi 7,5 persen, maka Indonesia membutuhkan tambahan investasi sebesar Rp1.481 triliun atau tumbuh 43,03 persen dibandingkan dengan capaian investasi di 2018 sebesar Rp721,3 triliun atau naik 4,1 persen.


Berkaca dari realisasi investasi tahun lalu, maka Nawir menyatakan perlu banyak pembenahan dari sisi investasi guna mencapai target pertumbuhan ekonomi 7,5 persen.

"Tren pertumbuhan investasi menurun baik investasi domestik dan asing. Investasi asing cenderung turun bahkan tahun lalu anjlok. Saya kira ini tantangan besar ketika berharap ekonomi tumbuh rata-rata 7 persen dan investasi sebagai penggerak," kata Nawir.

Beberapa faktor yang menghambat investasi antara lain, faktor ketenagakerjaan, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, maraknya praktik korupsi, dan besaran pajak.

Nawir mengungkapkan investor mengeluhkan rendah produktifitas tenaga kerja Indonesia. Di sisi lain, pertumbuhan upah secara konsisten ditetapkan oleh pemerintah setiap tahunnya.


"Saya kira Kementerian Ketenagakerjaan sudah saatnya untuk melihat kembali apakah rezim ketenagakerjaan yang ada sekarang ini masih friendly untuk menarik investor atau tidak," katanya.

Menurut dia, kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah juga menghambat para investor. Sebagai contoh, seorang investor telah mengantongi izin dari pemerintah pusat, namun demikian mereka masih menemui kendala hingga bertahun-tahun ketika sampai di pemerintah daerah.

Selain itu, maraknya praktik korupsi disebut Nawir sebagai penghambat utama bagi investor untuk masuk ke Indonesia.

Imbasnya, indeks Incremental Capital Output Ratio (ICOR) jauh tertinggal dari negara tetangga. ICOR sendiri digunakan untuk mengukur efektifitas belanja modal investor di Indonesia. Semakin besar tingkat ICOR, maka semakin jauh dari efisiensi.


"ICOR kita sangat tertinggal dari ICOR negara tetangga. Saya kira ini perlu kita dalami. Ada yang salah dalam berbagai hal, salah satunya adalah korupsi," ujarnya.

Data Bank Dunia menyebut ICOR Indonesia berada pada posisi 5,5 tahun 2016. Sedangkan Malaysia sebesar 4,6, Filipina sebesar 3,7, Thailand sebesar 4,5, Vietnam sebesar 5,2, India sebesar 4,9, dan Turki sebesar 3,9.

Sementara itu, data Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan tingkat ICOR Indonesia tahun 2011 sebesar 5,02, lalu meningkat menjadi 5,27 pada 2012, kemudian naik menjadi 5,89 pada 2013.

Selanjutnya, ICOR Indonsia justru meningkat di level 6 sejak 2014 hingga 2018. Rinciannya, 6,50 pada 2014, lalu 6,64 pada 2015, selanjutnya 6,46 pada 2016, kemudian 6,34 pada 2017, dan sebesar 6,30 pada 2018. (ulf/lav)