Ekonomi Terparah 40 Tahun Terakhir, Iran Patut Salahkan AS

CNN Indonesia | Kamis, 31/01/2019 07:03 WIB
Ekonomi Terparah 40 Tahun Terakhir, Iran Patut Salahkan AS Presiden Iran Hassan Rouhani menyebut AS patut disalahkan atas situasi ekonomi Iran saat ini. Ekonomi Iran disebut terparah dalam 40 tahun terakhir. (AFP PHOTO/Behrouz MEHRI).
Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Iran Hassan Rouhani menuding Amerika Serikat (AS) sebagai biang keladi atas situasi ekonomi negaranya saat ini. Diakuinya, tekanan ekonomi saat ini yang terparah dalam 40 tahun terakhir.

"Dan AS, bukan pemerintah (Iran), yang patut disalahkan," kata Rouhani seperti dilansir Reuters, Rabu (30/1).

Diketahui Presiden AS Donald Trump menarik diri dari kesepakatan nuklir internasional dengan Iran pada tahun lalu, sekaligus menjatuhkan sanksi.


Akibatnya, para pekerja, pengemudi truk, petani, dan pedagang di Iran melancarkan aksi protes sporadis terhadap pemerintahan Rouhani.

"Hari ini, negara ini menghadapi tekanan terbesar dan sanksi ekonomi dalam 40 tahun terakhir," tulis Rouhanis dalam situs kepresidenan.

"Hari ini, masalah kami terutama karena tekanan dari Amerika dan para pengikutnya. Dan, pemerintah yang patuh dan menjalankan sistem Islam tidak boleh disalahkan," tambahnya.

Mata uang Iran telah berfluktuasi dalam beberapa bulan terakhir karena ekonomi yang lemah, kesulitan keuangan bank-bank lokal dan tingginya permintaan dolar AS dari warga yang khawatir.


Ali Paphi, pekerja konstruksi menggambarkan buruknya situasi ekonomi Iran. "Saya merasa kehidupan saya dihancurkan. Dengan situasi ekonomi seperti ini, tampaknya kelas buruh harus mati," ujarnya.

Menurut dia, sanksi-sanksi AS terhadap Iran telah memperparah kehidupan masyarakat. "Saya tidak bisa membeli makanan, bayar sewa rumah. Tidak ada yang peduli pada buruh," kata Paphi.

Sebagian besar tekanan ekonomi Iran ini sudah dirasakan beberapa pekan sebelum sanksi resmi diumumkan Trump pada November 2018 lalu. Sikap Trump membuat investor di Iran ketakutan dan mengguncang mata uang Riyal.


(Reuters/bir)