ANALISIS

Jangan Santai, Serapan Tenaga Kerja Kian Landai

Galih Gumelar, CNN Indonesia | Rabu, 30/01/2019 19:12 WIB
Jangan Santai, Serapan Tenaga Kerja Kian Landai Ilustrasi. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono).
Jakarta, CNN Indonesia -- Pertumbuhan investasi sepanjang 2018 melemah. Data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat investasi hanya terealisasi Rp721,3 triliun atau bertumbuh 4,1 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang Rp692,8 triliun.

Pertumbuhan ini lebih rendah dibandingkan 2017 lalu yang masih bisa mencapai 13,1 persen. Secara rinci, pertumbuhan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebetulnya masih tumbuh 25,3 persen dari Rp262,3 triliun ke Rp328,6 triliun. Hanya saja, Penanaman Modal Asing (PMA) melemah 8,8 persen dari Rp430,5 triliun ke Rp392,7 triliun.

Lesunya pertumbuhan investasi juga berdampak kepada penyerapan tenaga kerja. Tahun lalu, penyerapan tenaga kerja dari realisasi investasi mencapai 960.052 orang. Serapan tersebut menurun 18,38 persen dari tahun sebelumnya yang masih mencapai 1,17 juta.



Hal ini menjadi data hitam bagi penciptaan tenaga kerja di Indonesia. Apalagi sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri berharap lapangan kerja baru bisa tercipta untuk 2 juta orang. Meski memang, target 10 juta lapangan kerja baru diklaim sudah terealisasi selama empat tahun pemerintahan Presiden Jokowi kemarin.

"Jangan dianggap 2019 sudah tidak perlu penciptaan lapangan kerja lagi karena target 10 juta (penciptaan lapangan kerja) selama lima tahun bisa dicapai selama empat tahun," ujarnya beberapa saat yang lalu.

Meski target tercapai, nyatanya Badan Pusat Statistik (BPS) berkata bahwa tren pertumbuhan pekerja baru kian melambat. Di Agustus 2018, pertumbuhan jumlah penduduk bekerja hanya mencapai 2,47 persen atau membaik tipis dari tahun sebelumnya yang 2,2 persen. Padahal, pada 2016 lalu, penciptaan lapangan kerja baru sempat tumbuh 3,12 persen.

Sehingga, ada kekhawatiran bahwa target penyerapan tenaga kerja terus menurun di tahun ini. Ujung-ujungnya, target penyerapan tenaga kerja tahun ini sebanyak 2 juta orang tidak akan tercapai.


Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal mengatakan minimnya pengurangan lapangan kerja bukan berarti ekonomi sedang tidak bertumbuh. Hanya saja, ada kemungkinan penduduk kini bekerja di sektor informal, sehingga tidak tentu tidak terdata secara resmi.

Ia mengatakan, kenaikan pekerja informal bisa disebabkan oleh perkembangan ekonomi digital. Ekonomi digital membuat yang membuat orang termotivasi untuk bekerja paruh waktu namun dengan potensi penghasilan serupa dengan pekerja formal.

Faisal mengatakan fenomena ini bisa terlihat dari data Produk Domestik Bruto (PDB) jasa yang belakangan justru tumbuh signifikan. Data BPS pada kuartal III mencatat bahwa sektor transportasi dan pergudangan yang mendukung perdagangan daring (e-commerce) tumbuh 5,64 persen secara tahunan.

Di saat yang sama, pertumbuhan PDB sektor informasi dan komunikasi juga tumbuh sebesar 8,98 persen. Pertumbuhan kedua sektor tersebut bahkan lebih tinggi dibanding ekonomi kuartal III 2018 yang hanya 5,17 persen.


Sehingga, ini bisa menjadi alasan mengapa pertumbuhan ekonomi di kisaran 5 persen tak pernah diikuti dengan kenaikan penyerapan tenaga kerja.

"Jadi secara total, mungkin jumlah orang bekerja bisa naik. Tapi hanya menyangkut sektor informal, sementara lapangan pekerjaan formal ini turun trennya," kata Faisal.

Lebih lanjut ia meramal tren penyerapan tenaga kerja kemungkinan akan mandek dan bahkan bisa cenderung menurun di tahun ini karena beberapa faktor. Faktor pertama, pertumbuhan ekonomi tahun ini yang diramal tidak jauh beda seperti tahun kemarin.

CORE  memprediksi pertumbuhan ekonomi tahun ini akan berada di kisaran 5,1 hingga 5,2 persen. Pertumbuhan tersebut kemungkinan besar tidak akan mendongkrak penyerapan tenaga kerja.


Di samping itu, Faisal juga menyoroti laju pertumbuhan PDB sektor manufaktur yang kian melambat. Data BPS per kuartal III 2018 menunjukkan sektor manufaktur hanya tumbuh 5,01 persen atau melemah dari tahun sebelumnya yang masih bisa mencapai 5,46 persen.

Sektor manufaktur diketahui merupakan motor utama penyerap tenaga kerja. Jika pertumbuhan sektor manufaktur melandai, masalah tersebut akan membuat serapan tenaga kerja tak akan optimal.

Apalagi, pelaku usaha juga setiap tahun dibebani dengan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP). Kenaikan UMP tersebut akan membuat motivasi pelaku usaha untuk mengubah industrinya jadi sektor padat modal. Adapun, tahun ini, UMP naik 8,03 persen atau lebih kecil dari UMP 2018 sebesar 8,71 persen.

"Bahkan mungkin potensi penyerapan tenaga kerja dari sektor manufaktur kian melambat mengingat tren industri kali ini bergerak dari padat karya ke padat modal demi menekan ongkos produksi," jelasnya.


Makanya, pemerintah disebutnya harus punya peta jalan yang jelas agar masalah penurunan serapan tenaga kerja bisa diatasi. Salah satu yang harus mereka lakukan adalah dengan membuat peta jalan perbaikan kualitas tenaga kerja.

Perbaikan kualitas tersebut penting agar tenaga lokal bisa mengerjakan pekerjaan yang butuh tenaga ahli tinggi. Bukan apa-apa, saat ini pekerja di Indonesia masih banyak didominasi tenaga kerja kurang terampil. Per Agustus 2018, sebanyak 40,69 persen dari jumlah penduduk bekerja berpendidikan Sekolah Dasar (SD) atau ke bawah.

"Dan tentu saja, pemerintah harus fokus ke beberapa sektor tertentu saja. Ada prioritas, tenaga kerja ini mau diserap di sektor mana saja? Kalau sudah begitu akan jelas, training seperti apa yang dibutuhkan, kualitas tenaga kerja seperti apa yang dibutuhkan, sehingga ada jaminan bahwa penyerapan tenaga kerja ini bisa sustain," jelas Faisal.


Pengamat Ketenagakerjaan Payaman Simanjuntak memperkirakan serapan tenaga kerja tahun ini kemungkinan besar akan membaik. Optimisme didasarkan pada pembangunan proyek infrastruktur dasar pemerintah yang telah rampung.

Penyelesaian pembangunan tersebut akan memudahkan mobilitas penduduk untuk bekerja dari satu daerah ke daerah lain. Optimisme juga ia dasarkan pada pelaksanaan Pemilihan Umum  dan Pemilihan Presiden 2019.

Pelaksanaan pesta demokrasi tersebut ia yakini akan mendorong peningkatan konsumsi dan produksi sehingga bisa membuka lapangan kerja baru. "Apalagi pertumbuhan ekonomi tahun ini bisa lebih baik dibanding tahun kemarin, jadi masih ada peluang tenaga kerja masih tetap bisa membaik. Namun, tetap masalah UMP bisa bikin pelaku usaha hati-hati dalam menambah tenaga kerja," papar dia. (agt)