Lewati Dua Krisis, Sri Mulyani Pastikan Ekonomi RI Tangguh

CNN Indonesia | Rabu, 30/01/2019 12:44 WIB
Lewati Dua Krisis, Sri Mulyani Pastikan Ekonomi RI Tangguh Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan ekonomi dalam negeri saat ini dalam keadaan kuat. (CNN Indonesia/Hesti Rika).
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan ekonomi Indonesia sampai saat ini masih cukup tangguh. Ketangguhan terlihat dari ketahanan ekonomi Indonesia dalam menghadapi imbas krisis ekonomi yang melanda dunia pada 2009 dan belakangan ini.

Ketangguhan tersebut terlihat dari tingkat pertumbuhan ekonomi. Saat ini, di tengah guncangan yang melanda ekonomi global ekonomi Indonesia masih berhasil tumbuh stabil di atas 5 persen.

Cerminan ketangguhan juga bisa terlihat dari tingkat investasi yang masih tumbuh sekitar 6,9 persen. "Setelah 10 tahun berlalu dari krisis global, kami mampu kelola sisi permintaan, sisi konsumsi rumah tangga yang tumbuh di atas 5 persen dan pertumbuhan investasi yang baik 6,9 persen dan akan pulih ke 7 persen. Indonesia berhasil dengan ketangguhannya," ujar Sri Mulyani di Jakarta, Rabu (30/1).



Sebelumnya, Indonesia pernah dihantam oleh krisis yang mengguncang perekonomian domestik. Krisis pertama terjadi pada tahun 1997/1998. Saat itu, Indonesia terimbas.

Krisis membuat nilai tukar rupiah anjlok sampai ke level Rp17 ribu dan inflasi melesat ke level 77,63 persen. Krisis selanjutnya terjadi pada tahun 2008/2009. Krisis sempat menguncang stabilitas perbankan.

Tapi, krisis tak sampai menjalar kemana-mana. "Tantangan terbesar dalam hal politik hukum ekonomi terbesar adalah krisis finansial," ujar Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini.


Sri Mulyani mengatakan ketangguhan ekonomi Indonesia  tercipta dari kebijakan yang mampu menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada. Di saat bersamaan, kebijakan yang dilakukan tetap mempertahankan stabilitas pertumbuhan konsumsi dan investasi.

Hal itu dilakukan dengan koordinasi yang baik antara pemerintah sebagai otoritas fiskal, Bank Indonesia sebagai otoritas moneter, dan Otoritas Jasa Keuangan.

Selain itu, pemerintah juga menggunakan kebijakan fiskal sebagai penyeimbang di saat ekonomi menurun maupun menanjak. Karenanya, kebijakan fiskal bisa menjadi instrumen untuk menekan angka kemiskinan dan mendorong pemerataan ekonomi di tengah laju pertumbuhan ekonomi.


Hasilnya, angka kemiskinan Indonesia telah merosot ke level satu digit pada tahun lalu. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka kemiskinan September 2018 tercatat 9,66 persen, turun dari Maret 2018 9,82 persen.

"Tidak saja kita perbaiki dari sudut pandang ekonomi, kita juga mencapai perkembangan pada struktural kemiskinan dengan angka kemiskinan menurun dalam sejarah Indonesia ke satu digit 9,66 persen," ujarnya.

Rasio ketimpangan yang tercermin dari koefisien gini juga tercatat kian membaik. BPS melaporkan koefisien gini melandai dari 0,389 pada Maret 2018 menjadi 0,384 pada September 2018. (sfr/agt)