Bos BI Sebut RI Ketergantungan Ekspor Komoditas Sejak 1970

CNN Indonesia | Senin, 28/01/2019 15:12 WIB
Bos BI Sebut RI Ketergantungan Ekspor Komoditas Sejak 1970 Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan Indonesia sudah terlalu lama tergantung pada ekspor komoditas. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo meminta ekonom Indonesia menyumbangkan pemikiran mereka guna membantu Indonesia menghilangkan ketergantungan pada ekspor komoditas. Menurutnya, ekonomi Indonesia sudah 49 tahun atau sejak tahun 1970 bergantung pada ekspor komoditas, seperti minyak kelapa sawit (Crude Palm Oil/CPO) dan batu bara.

Ketergantungan tersebut membuat ekonomi dalam negeri rapuh. Kata Perry, jika terjadi guncangan pada harga komoditas, maka kinerja ekspor Indonesia turut goyah.

Penurunan kinerja ekspor akan berdampak pada terjadinya defisit neraca perdagangan dan neraca transaksi berjalan. 


"Kami lebih menekankan agregat demand (permintaan agregat), kami tidak melakukan strukturalisasi bagaimana meningkatkan manufaktur dan substitusi impor. Jadi kalau mau berkontribusi harus menelurkan pemikiran dan pendekatan-pendekatan agregat supply (penawaran agregat)" kata Perry saat bertemu dengan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) di Jakarta, Senin (28/1).


Perry melanjutkan selama ini BI bersama pemerintah dan pelaku usaha telah berupaya maksimal menurunkan defisit transaksi berjalan atau Current Account Deficit (CAD) melalui berbagai kebijakan. Salah satunya lewat program mandatori biodiesel 20 persen ke minyak solar (B20).

Namun demikian, BI masih memprediksi upaya tersebut belum akan membantu banyak. Menurutnya masih akan terjadi defisit transaksi berjalan meskipun lebih rendah dibanding kuartal IV 2018 yang diperkirakan mencapai US$8,8 miliar.

Selain mengentaskan Indonesia dari ketergantungan komoditas, Perry yang juga menjabat sebagai Ketua Umum ISEI juga berharap agak para ekonom bisa urun ide terkait menghubungkan sektor Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) kepada ekonomi digital. Dengan demikian, pelaku UMKM tidak tertinggal dengan perkembangan teknologi yang kini sudah mulai merambah sektor keuangan.

"Jadi ekonom sangat diperlukan untuk bisa mendukung pemikiran kebijakan menurunkan CAD dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Juga meningkatkan daya saing dan produktivitas, serta bagaimana ekonomi keuangan digital ke depan," imbuhnya.


Dalam kesempatan yang sama, mantan Gubernur Bank Indonesia periode 2003-200 Burhanuddin Abdullah mengamini pernyataan Perry. Ia mengungkapkan fakta sejak puluhan tahun permasalahan ekonomi Indonesia terkait dengan komoditas, khususnya bensin dan beras belum selesai.

Menurut Burhanuddin permasalahan tersebut harus dituntaskan, tidak hanya oleh pemerintah namun juga dengan urun tangan pada ekonom.

"Saya kira sampai 2022 belum akan berubah. Masalah kita itu bensin dan beras. Itu satu soal yang menurut saya harus dipikirkan," tukas Burhanuddin.

(ulf/agt)