Dana Bencana Disebut Minim, Sri Mulyani Klaim Kucurkan Rp7 T

CNN Indonesia | Kamis, 03/01/2019 15:06 WIB
Dana Bencana Disebut Minim, Sri Mulyani Klaim Kucurkan Rp7 T Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan 2018 lalu pihaknya sudah menggelontorkan dana Rp7 triliun untuk penanganan bencana. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pemerintah telah menggelontorkan dana sebanyak Rp7 triliun untuk penanganan bencana alam pada tahun lalu. Seluruh dana berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018.

Pernyataan ini diungkapnya guna menjawab curahatan hati dari Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho. Sutopo sebelumnya mengeluhkan minimnya anggaran dari pemerintah untuk lembaganya. Padahal, dana tersebut digunakan untuk penanganan dan mitigasi bencana.

Pemerintah, katanya, justru menyusutkan pagu anggaran BNPB dari Rp746 miliar pada 2018 menjadi Rp610 miliar pada tahun ini.


"Kami berikan Rp7 triliun, itu yang namanya dana on call. Kalau anggaran yang kata Pak Topo cuma Rp610 miliar, itu mostly adalah untuk BNPB sendiri. Sedangkan penanganan bencana itu melalui mekanisme on call," ucap Ani, begitu ia akrab disapa, dikutip Kamis (3/1).


Ani menjelaskan pemerintah sejatinya terus berupaya memenuhi kebutuhan dana penanganan bencana. Hanya saja, mekanisme pemberian dana tidak serta merta dimasukkan ke dalam pagu anggaran BNPB, namun menggunakan mekanisme dana darurat atau on call.

Mekanisme ini, sambungnya, membuat seluruh kebutuhan dana untuk bencana alam diajukan terpisah dari pagu anggaran BNPB. Ketika BNPB sudah mengajukan, maka kementeriannya akan melakukan verifikasi. Selanjutnya, ketika verifikasi sudah selesai, maka dana itu akan segera dicairkan ke BNPB.

"Jadi dana BNPB yang kecil itu tidak merefleksikan seluruh anggaran yang disediakan untuk menghadapi bencana," tekannya.

Di sisi lain, Ani mengatakan pemerintah juga turut memitigasi bencana alam dengan jurus-jurus lain. Misalnya, berkoordinasi dengan kementerian/lembaga (K/L) lain yang dapat mengembangkan pemanfaatan teknologi dan ilmu pengetahuan untuk penanganan bencana alam.


Tak ketinggalan, wacana pembentukan fulling fund juga tengah dimatangkan. Pemerintah berencana membentuk pengelolaan dana asuransi bencana alam. "Tahun ini, kami mulai dengan Rp1 triliun untuk fulling fund. Kami juga sudah mengasuransikan barang milik negara," imbuhnya.

Sementara aliran dana on call mencapai Rp7 triliun sudah digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana yang bersifat sementara dan mendesak hingga hibah untuk rumah korban terdampak.

Lebih lanjut, ia bilang, saat ini pemerintah di bawah arahan langsung Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) tengah merancang konsep pembangunan kembali lingkungan terdampak gempa dan tsunami di Kabupaten Donggala dan Kota Palu, Sulawesi Tengah.

"Ini berupa pemindahan tempat tinggal secara keseluruhan, sedang kami desain anggarannya harus seperti apa. Intinya sesuai kebutuhan, lalu kami verifikasi, kami kerjakan," pungkasnya.

(uli/agt)