Pemerintah Susun Daftar Komoditas Penghasil Devisa 'Kilat'

Yuli Yanna Fauzie, CNN Indonesia | Selasa, 04/09/2018 17:15 WIB
Pemerintah Susun Daftar Komoditas Penghasil Devisa 'Kilat' Pemerintah mengaku tengah menyusun daftar komoditas prioritas yang bakal digenjot ekspornya guna meningkatkan devisa dan menstabilkan nilai tukar rupiah. (Dok. Biro Humas Menko Perekonomian).
Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah akan menambah amunisi guna menurunkan defisit transaksi berjalan (Current Account Deficit/CAD) dengan menggenjot ekspor komoditas yang bisa menghasilkan devisa secara kilat hingga akhir tahun ini. Devisa dibutuhkan guna menjaga nilai tukar rupiah stabil. 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan hal ini akan dikejar dengan menyusun daftar komoditas ekspor prioritas yang berasal dari rekomendasi empat Kementerian/Lembaga (K/L) teknis. Empat kementerian tersebut, yakni Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dan Kementerian Pariwisata.

"Mereka akan membuat rincian dari rencana itu. Mereka minta diberi waktu dua hari, baru setelah itu kami punya daftar (komoditas ekspor prioritas) dalam beberapa hari ke depan," ucap Darmin di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Selasa (4/9).



Berdasarkan pembahasan dalam Rapat Kabinet di Istana Kepresidenan pagi tadi, Darmin bilang, pemerintah melihat setidaknya komoditas ekspor Sumber Daya Alam (SDA) akan tetap menjadi andalan guna menghasilkan devisa kilat. Ia mencontohkan, komoditas di sektor pertambangan dan perkebunan.

"Tapi yang menyangkut industri manufaktur juga ada. Pokoknya mana yang bisa didorong untuk jangka pendek," imbuhnya.

Kendati akan segera menggenjot ekspor, Darmin bilang pemerintah tetap melihat berbagai faktor yang mempengaruhi rencana ini. Sebab, tak bisa dipungkiri bahwa kondisi perdagangan dunia sedang penuh ketidakpastian.


Apalagi sejak Presiden AS Donald Trump mengibarkan bendera perang dagang ke beberapa negara mitranya lantaran membuat Negeri Paman Sam defisit perdagangan.

"Tentu harus dipertimbangkan dan diperhatikan, tergantung di mana pasarnya. Kalau pasarnya di AS, ya lupakan saja. Situasi dia (AS) kerjanya lagi mengerjai orang lain soalnya, tapi kalau ke negara lain kenapa tidak?" pungkasnya.

Permasalahan defisit transaksi berjalan menjadi fokus pemerintah saat ini lantaran defisitnya telah membengkak hingga 2,6 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada paruh pertama tahun ini. Pelebaran defisit itu memberi andil pada pelemahan nilai tukar rupiah yang kini hampir menyentuh Rp14.900 per dolar AS. (agi)