ANALISIS

Aura Panas SBY vs Jokowi Terbakar Subsidi BBM

Safyra Primadhyta, CNN Indonesia | Kamis, 17/05/2018 17:27 WIB
Aura Panas SBY vs Jokowi Terbakar Subsidi BBM Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyambangi Istana Merdeka untuk bertemu Presiden Joko Widodo, beberapa waktu lalu. (CNN Indonesia/Christie Stefanie)
Jakarta, CNN Indonesia -- Aura relasi dua pemimpin bangsa memanas mengawali bulan suci Ramadan dengan saling sindir soal kebijakan ekonomi di era kepemimpinannya masing-masing. Mereka tak lain adalah mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Joko Widodo.

Beberapa waktu lalu, mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengunggah sebuah pernyataan bernada keras di laman Twitter-nya soal kebijakan subsidi bahan bakar minyak (BBM).

Subsidi merupakan salah satu cara pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat. Dengan subsidi, harga jual suatu barang bisa lebih murah dan terjangkau bagi masyarakat dibandingkan kalau mengikuti harga pasar.
"Pak Jokowi intinya mengkritik dan menyalahkan kebijakan subsidi untuk rakyat dan kebijakan harga BBM yang berlaku di era pemerintahan saya," cuit SBY melalui akun resmi @SBYudhoyono pada Selasa (15/5) malam.


Hal itu disampaikan sebagai respons dari pernyataan Presiden Joko Widodo yang mengkritik kebijakan subsidi harga BBM yang diterapkan pada periode SBY.

Dalam sejumlah kesempatan, Jokowi sempat mengkritik besarnya anggaran negara yang dihabiskan untuk subsidi harga BBM oleh pemerintahan SBY.

"Tentu saya bisa jelaskan. Tapi tak perlu dan tak baik di mata rakyat. Apalagi, saat ini kita tengah menghadapi masalah keamanan, politik, dan ekonomi," kata SBY.

Sebagai gambaran, di bawah pemerintahan SBY, rata-rata subsidi BBM yang digelontorkan selama periode 2004-2014 mencapai Rp129,7 triliun per tahun. Pada 2014, lebih dari Rp200 triliun anggaran negara dialokasikan untuk subsidi BBM.
Kala itu, pemerintah memberikan subsidi terhadap BBM jenis premium, solar, dan minyak tanah mengikuti besaran selisih harga jual dengan harga keekonomian (floating).

Penetapan harga jual merupakan wewenang pemerintah. Sementara itu, perhitungan harga keekonomian utamanya dipengaruhi oleh perkembangan harga minyak mentah Indonesia, Mid Oil Platt's Singapore (MOPS) dan kurs rupiah terhadap dolar.

Sebenarnya, SBY hanya melanjutkan kebijakan pemimpin pendahulunya. Kebijakan pemberian subsidi telah dilakukan sejak zaman Soekarno. Hal ini bisa dimaklumi mengingat BBM merupakan komoditas yang sangat krusial bagi masyarakat.

Di era SBY, konversi minyak tanah ke LPG mulai dikenalkan dan akhirnya berlanjut hingga sekarang.
Aura Panas SBY Versus Jokowi Terbakar Subsidi BBMPresiden Joko Widodo (kedua kiri) dan Ibu Negara Ny. Iriana Joko Widodo (kedua kanan) berjalan meninjau Kilang Minyak PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) di Tuban (ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf)

Sementara itu, rata-rata alokasi subsidi BBM pada era Jokowi, periode 2015-2018, hanya sekitar Rp57 triliun per tahun.

Tahun ini, dengan asumsi harga minyak US$48 per barel, pemerintah menetapkan subsidi BBM, elpiji volume 3 kilogram (kg) sebesar Rp46,86 triliun di dalam APBN 2018. Sementara itu, realisasi subsidi energi tahun lalu tercatat Rp47 triliun atau 5,7 persen lebih tinggi ketimbang pagu APBNP 2017 yakni Rp44,5 triliun.

Besaran subsidi bisa ditekan karena Jokowi memutuskan untuk menghapuskan subsidi untuk premium pada saat harga BBM sedang tinggi-tingginya. Selain itu, Jokowi juga membatasi besaran subsidi solar. Kebijakan Jokowi ini juga mendapatkan momentum positif dari anjloknya harga minyak dunia yang sempat berada di kisaran US$30 per barel pada awal 2016.

Tahun ini, subsidi solar ditetapkan Rp500 per liter. Subsidi untuk minyak tanah masih diberikan dengan sistem floating namun besarannya berkurang karena masyarakat sudah banyak yang beralih ke LPG.

Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro mengingatkan kebijakan pemberian subsidi itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Selain itu, masyarakat juga perlu memperhatikan kondisi politik dan makroekonomi yang terjadi pada era kebijakan tersebut dilakukan.

"Tujuannya sama-sama positif yaitu pada era SBY meningkatkan daya beli masyarakat. Kalau sekarang, mungkin alokasinya sebagian dialihkan untuk pembangunan proyek infrastruktur yang dampaknya juga akan ke masyarakat, mungkin tidak bisa jangka pendek tetapi jangka panjang," ujar Komaidi saat dihubungi cnnindonesia.com, Rabu (16/5).

Menurut Komaidi, setiap pemerintahan memiliki target masing-masing. Karenanya, skema subsidi yang diambil tentu menyesuaikan dengan target tersebut.
"Beda pemerintah, beda kebijakan merupakan sesuatu yang lumrah atau wajar karena memang program kan tidak sepenuhnya sama," ujarnya.

Meski memiliki instrumen berbeda, lanjut dia, hal yang terpenting adalah kebijakan para pemimpin tersebut bertujuan untuk mensejahterakan rakyat dan dapat dipertanggungjawabkan di zamannya.

Di era SBY, menurut Komaidi, masyarakat dibuai oleh persepsi bahwa Indonesia negara kaya sumber daya alam. Ditopang oleh kenaikan harga komoditas, laju ekonomi Indonesia cukup tinggi meskipun diiringi tingginya tingkat inflasi.

Pada 2011-214 , harga minyak dunia sedang tinggi-tingginya, menembus level US$100 per barel. Jika tidak disubsidi, harga BBM bisa tidak terjangkau oleh masyarakat bawah.

Di era Jokowi, besaran subsidi BBM dalam anggaran negara memang berkurang drastis. Namun, Komaidi mengingatkan, sebagian subsidi tersebut sebenarnya ditanggung oleh Pertamina yang pada akhirnya dapat mengurangi laba dan dividen yang nantinya bakal disetor ke kas negara. Kalau melihat konsep keuangan negara, cara ini sebenarnya kurang pas.

"Tidak produktif saling menyalahkan. Kalau di era SBY ada yang bagus ya silakan Pak Jokowi ambil. Kalau di era Jokowi ada yang bagus ya Pak SBY silakan apresiasi. Negarawan harusnya seperti itu," ujarnya.

Ekonom dari Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal menilai di era SBY, ketepatan sasaran menjadi isu karena subsidi BBM dianggap lebih banyak dinikmati oleh kelompok menengah atas yang mampu membeli kendaraan bermotor. Selain itu, pembangunan infrastruktur juga belum optimal karena minimnya anggaran.
"Kesalahan atau kekurangan mendasar Pak SBY, menurut saya, pembangunan infrastruktur tidak dijalankan dengan baik. Padahal, kita (Indonesia) tertinggal dalam hal infrastruktur dengan negara tetangga," ujarnya.

Untungnya, anggaran negara di periode SBY mendapatkan pemasukan besar baik dari pajak dan PNPB karena kenaikan harga komoditas.

"Kalau subsidi BBM dihilangkan, ketimpangan masyarakat akan semakin lebar. Subsidi itu kan dampaknya ke daya beli langsung dirasakan," ujarnya.

Jokowi berusaha memperbaiki kebijakan SBY dengan mengalokasikan anggaran yang sebelumnya untuk subsidi ke anggaran bantuan langsung ke masyarakat tidak mampu dan infrastruktur guna meningkatkan daya saing.

Kendati demikian, Faisal mengingatkan kemampuan pemerintah untuk menyalurkan bantuan langsung masih terbatas.

"Kelemahan pemerintah adalah saat mendistribusikan bantuan langsung masih terjadi kegagalan karena banyak yang berhak tidak dapat dan yang tidak berhak malah dapat," ujarnya.
Pembangunan infrastruktur juga memakan waktu. Padahal, sebagian pendanaan infrastruktur berasal dari alokasi ulang subsidi yang bisa menjadi bantalan untuk menjaga daya beli masyarakat.

Untuk itu, lanjut Faisal, proporsi anggaran pemerintahan Jokowi perlu diseimbangkan antara kebutuhan jangka panjang dengan jangka pendek yang terkait langsung dengan daya beli masyarakat.

Hal itu sudah dilihat oleh Jokowi. Tak ayal, pemerintah saat ini tengahmengkaji untuk mengerek subsidi solar dari yang sebelumnya Rp500 per liter menjadi Rp1000 per liter. Dengan demikian, masyarakat bisa menikmati harga BBM yang terjangkau dan keuangan Pertamina tetap terjaga. (lav/bir)