Jokowi Desak Uni Eropa Setop Diskriminasi Sawit Indonesia

Lavinda , CNN Indonesia | Selasa, 14/11/2017 19:22 WIB
Jokowi Desak Uni Eropa Setop Diskriminasi Sawit Indonesia Pemerintah meminta agar diskriminasi terhadap kelapa sawit di Uni Eropa segera dihentikan. Pasalnya, sejumlah sikap dan kebijakan Benua Biru dianggap merugikan kepentingan ekonomi sekaligus merusak citra negara produsen sawit, termasuk Indonesia. (CNN Indonesia/ Hesti Rika).
Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah meminta agar diskriminasi terhadap kelapa sawit di Uni Eropa segera dihentikan. Pasalnya, sejumlah sikap dan kebijakan Benua Biru dianggap merugikan kepentingan ekonomi sekaligus merusak citra negara produsen sawit, termasuk Indonesia.

Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo yang mengangkat isu kelapa sawit dalam dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Peringatan 40 Tahun Kerja Sama Kemitraan ASEAN-UNI EROPA di Manila, Filipina, Selasa (14/11).

"Resolusi Parlemen Uni Eropa dan sejumlah negara Eropa mengenai kelapa sawit dan deforestasi serta berbagai kampanye hitam, tidak saja merugikan kepentingan ekonomi, namun juga merusak citra negara produsen sawit" ujar Presiden Jokowi seperti dikutip keterangan tertulis di laman resmi Sekretariat Negara, Selasa(14/11).


Menurut dia, isu kelapa sawit sangat dekat dengan upaya pengentasan kemiskinan, mempersempit ketimpangan pembangunan, serta pembangunan ekonomi yang inklusif.

Apalagi, sambungnya, saat ini terdapat 17 juta orang Indonesia yang menggantungkan hidup pada perkebunan dan industri kelapa sawit, baik secara langsung maupun tidak langsung. Terlebih, sebanyak 42 persen lahan perkebunan kelapa sawit dimiliki oleh petani kecil.

Oleh karena itu, dalam pidatonya, Jokowi meminta agar diskriminasi terhadap kelapa sawit di Uni Eropa segera dihentikan. Sejumlah kebijakan yang merugikan kepentingan ekonomi dan merusak citra negara produsen sawit juga harus dihilangkan.

Indonesia dinilai paham pentingnya isu keberlanjutan industri. Maka itu, berbagai kebijakan terkait sustainability telah diambil, termasuk pemberlakuan sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO). Terkait hal itu, pernyataan Presiden Jokowi ini juga mendapat dukungan penuh PM Malaysia.

(lav)