JK: Jika Perlu, RI Akan Undang Hamas dan Fatah

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah Indonesia memandang perdamaian di Palestina akan sempurna jika kedua kubu yang bertikai di negara itu bersatu. Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan Indonesia siap membantu mediasi demi perdamaian Hamas dan Fatah.

"Jika dibutuhkan, karena Indonesia punya peran strategis dan terlibat dalam penyelesaian kasus ini," kata JK saat ditanya apakah Indonesia akan mengundang Fatah dan Hamas ke Indonesia, di sela pertemuan KTT Organisasi Kerja Sama Islam, OKI, di Jakarta, Senin (7/3).

Lihat juga: KTT OKI dan Kemerdekaan Palestina

Menurut JK, persatuan antara Fatah dan Hamas adalah salah satu syarat utama perdamaian di Palestina. Sebelumnya hal yang sama juga disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pembukaan OKI.

"Kita harus bersatu, Palestina harus bersatu, harus rekonsiliasi. Indonesia siap membantu proses rekonsiliasi ini," ujar Jokowi.

Pertikaian berdarah partai Hamas dan Fatah tahun 2006-2007 telah menewaskan sekitar 600 warga Palestina dan memecah belah Palestina menjadi dua kubu. Fatah memerintah di Tepi Barat sementara Hamas berkuasa di Jalur Gaza.

Upaya rekonsiliasi dianggap sangat penting dalam proses perdamaian dan terwujudnya solusi dua negara untuk menghentikan konflik dengan Israel. Proses rekonsiliasi dan persatuan Palestina telah berlangsung, namun belum juga rampung hingga saat ini.

Presiden Mahmoud Abbas dalam pidato di KTT OKI mengatakan konflik di Palestina bisa diselesaikan dengan cepat jika persatuan kedua faksi untuk membentuk pemerintahan bersama bisa terlaksana.

Lihat juga: Mahmoud Abbas: Jajah Al-Quds, Israel Ingin Picu Konflik Agama

"Dengan itikad baik, semua masalah akan bisa diselesaikan dalam beberapa bulan, dan pemerintah yang bersatu menuju Dewan Keamanan PBB. Jika perpecahan masih terus terjadi, maka akan sangat sulit," ujar Abbas.

JK mengatakan peran berbagai negara juga sangat penting dalam menyelesaikan konflik di Palestina. "Tidak ada satu negara yang bisa sendiri mengatasi ini, harus bersama," tegas JK. (stu)