Tak Jadi Bagian Kemerdekaan Palestina, OKI Tak Relevan

Jakarta, CNN Indonesia -- Lebih dari empat dekade Organisasi Kerja sama Islam (OKI) berdiri, Palestina belum juga merdeka dari pendudukan Israel. Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, mengatakan bahwa jika OKI tidak bisa menjadi bagian dari solusi bagi Palestina, keberadaan organisasi tersebut sudah tidak relevan lagi.

"OKI dibentuk karena adanya kebutuhan mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina. OKI harus jadi bagian dari solusi. Jika tdk bisa, keberadaan OKI jadi tidak relevan lagi," ujar Jokowi saat membuka KTT Luar Biasa OKI untuk Palestina dan Al-Quds Al-Sharif di Jakarta pada Senin (7/3).

Lihat juga: Jokowi Serukan Rekonsiliasi Demi Perdamaian Palestina

Senada dengan Jokowi, sebelumnya Direktur Jenderal Multilateral Kementerian Luar Negeri RI, Hasan Kleib, juga menjelaskan bahwa pembakaran Masjidil Aqsa adalah salah satu pemicu terbentuknya OKI pada tahun 1969.

Kala itu, tepatnya pada 21 Agustus 1969, seorang turis asal Australia, Denis Michael Rohan, membakar Masjidil Al-Aqsha. Rohan sendiri merupakan anggota sekte gereja injili yang dikenal dengan nama Worldwide Church of God. Rohan membakar masjid karena berharap dapat mempercepat kedatangan Yesus untuk kedua kalinya dan membuka jalan untuk dibangunnya kuil Yahudi. Rohan akhirnya dirawat di sebuah institusi kejiwaan.

Menanggapi tragedi tersebut, berbagai negara Islam berkumpul di Rabat, Maroko, pada 25 September 1969. Pertemuan yang dikepalai oleh Raja Arab Saudi, Faisal, ini menjadi tonggak berdirinya Organisasi Konferensi Islam yang akhirnya menjelma menjadi Organisasi Kerja sama Islam pada 1972.

Menurut Hasan, Palestina sendiri sebenarnya sudah mendeklarasikan kemerdekaan pada 1988, tapi hingga kini tak pernah mendapatkan kebebasan penuh dari Israel. Pencaplokan daerah dan kekerasan terus terjadi, menjatuhkan korban jiwa baik warga sipil Palestina maupun Israel.

Lihat juga: Jokowi: Lanjutkan Cita-cita Soekarno, Tolak Penjajahan Israel

Indonesia sendiri terus mendukung kemerdekaan dan pembangunan Palestina sejak awal kemerdekaan.

"Tahun 1988 Palestina menyatakan kemerdekaan, dan tahun 1989 Indonesia mengakui kemerdekaan itu dengan menerima perwakilan Palestina di Jakarta," ucap Hasan.

"Situasi tersebut harus dihadapi bersama. Kita harus bersatu. Palestina harus bersatu, harus ada rekonsiliasi. Indonesia siap membantu proses tersebut," kata Jokowi.

Lihat juga: KTT OKI dan Kemerdekaan Palestina

Indonesia juga sejak lama sudah merencanakan pembukaan Kantor Konsulat Kehormatan di Ramallah. Dalam pidato ini, Jokowi akhirnya mengumumkan rincian rencana pembukaan kantor perwakilan ini.

"Perkenankan saya menyampaikan bahwa Indonesia telah menunjuk Nyonya Maha Abu Susheh selaku Konsul Kehormatan Republik Indonesia untuk Palestina, serta dalam waktu dekat akan meresmikan kantor Konsulat Kehormatan RI di Ramallah, Palestina," katanya. (stu)